JURNALSECURITY | Semarang–Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia ( BPD-ABUJAPI) Jawa Tengah menyelenggarakan rapat pengurus membahas mulai dari persaingan harga diklat hingga badan usaha jasa pengamanan (BUJP) ilegal di Hotel Grasia Semarang, Rabu 24 Juni 2020.
Menurut Ketua BPD-ABUJAPI Jateng Agus Wijanarko, ST pertemuan pengurus ini merupakan kegiatan berkala guna membahas berbagai persoalan kesatpaman di wilayah Jateng. “Dalam rapat ini merumuskan beberap hal terkait persoalan diklat, manajemen fee dan BUJP ilegal,” ungkapnya kepada Jurnal Security, Kamis (25/6).
Agus menambahkan, dalam pertemuan ini ada tiga pokok pembahasan yang menjadi sorotan BPD-ABUAJPI Jateng, yaitu terkait persaingan harga diklat Gada Pratama dan Madya, persaingan manajemen fee penyedia tenaga dan banyaknya BUJP ilegal yang beroperasi dan tidak memperhatikan hak-hak satpam.
Dari hasil rapat pengurus, dihasilkan beberapa rekomendasi untuk dilaksanakan anggota ABUJAPI Jateng. Pertama, membuat standarisasi minimal harga jual diklat Gada Pratama dan Madya. Kedua, membuat standarisari minimal manajemen fee untuk lelang jasa keamanan. Ketiga, membuat teguran kepada BUJP ilegal dan user penggunanya dengan tembusan ke Polda Jateng dan Disnaker Propinsi Jateng. Keempat, membuat konsensus bersama BUJP se Jateng untuk membuat tata aturan di atas.
“Kelima, membuat punishment kepada BUJP yang tidak komit dan melanggar kesepakatan di atas, tidak memberikan rekomendasi ABUJAPI dan merekomendasikan juga ke Polda, Disnaker dan para user,” ungkapnya.
ABUJAPI Jateng mencatat data BUJP aktif yang ada di Jateng sebanyak 145 BUJP, sedangkan perusahaan jasa pengamanan yang ilegal ada 15 perusahaan termasuk di dalamnya adalah pengamanan yang ditangani oleh organisasi masyarakat (ormas).
Agus juga menambahkan, bahwa rumusan yang telah disepekati dalam rapat pengurus ini akan dibawa ke Rakerda ABUJAPI Jateng yang rencananya akan dilaksanakan pada 22 Juli 2020 mendatang. [fr]
