JURNALSECURITY| Yogjakarta–Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( SKK MIGAS) menandatangani nota kesepahaman dala penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau biasa disingkat RZWP3K.
Penandatanganan dilakukan usai Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi pembicara dalam Security Summit 2018, Kamis (18/10/2018). Koordinasi tersebut sebenarnya sudah berjalan, namun baru dituangkan dalam MoU. Hal ini dilakukan membangun ketahanan energi melalui sinergi keamanan industri strategis nasional.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan Susi Pudjiastuti bersama Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi.
“Penandatanganan MoU hal yang memang biasa untuk instansi pemerintah untuk melakukan kerja sama. Supaya (kerja sama) sudah ada frame-nya kita bikin MoU ini,” ujar Susi dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/10/2018).
Dengan kerja sama penyusunan RZWP3K ini, diharapkan terciptanya sinergi positif antara kegiatan dari sektor perikanan dan kelautan dengan sektor hulu minyak dan gas bumi.
Adapun ruang lingkup MoU ini meliputi kajian bersama aspek teknis pemanfaatan fasilitas produksi lepas pantai yang sudah tidak digunakan, sinkronisasi rencana pembuatan zonasi ruang laut, dan sinkronisasi program tanggung jawab sosial kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan program pengembangan masyarakat.
Di hadapan peserta yang hadir, Susi bercerita mengenai kebijakan-kebijakan perlindungan laut yang telah diterapkan di Indonesia, utamanya dengan mengatur izin penangkapan ikan.
Tak hanya itu, Menteri Susi juga berbagi tantangan dan ancaman yang ditemuinya dalam mengelola sumber daya laut Indonesia, hingga langkah yang ditempuh untuk menaklukkan tantangan dan ancaman tersebut. Menurut dia, sudah sewajarnya laut dijaga sebagai salah satu sektor strategis nasional.
Susi berharap, kerja sama KKP dan SKK Migas pada ruang lingkup yang telah disepakati dapat terus berkembang. Sebab, kedua instansi memiliki banyak bidang yang saling berhubungan. Misalnya terkait pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menunjang kegiatan nelayan.
Sebagai bentuk dukungan sektor hulu minyak dan gas bumi kepada sektor perikanan dan kelautan, SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) bersamaan dengan penandatangan MoU ini memberikan dukungan terhadap Program Pengembangan Masyarakat Nelayan dalam bentuk bantuan di awal 15 unit kapal ukuran 3GT. Selanjutnya kapal tersebut akan diserahkan untuk nelayan korban bencana di Palu, Donggala, dan Lombok. [fr]
