JURNALSECURITY | Jakarta— Personel TNI dan Polri pada akhir Agustus 2020 mendatang dijadwalkan mengelar simulasi gabungan protokol pengamanan dan penyelamatan di Labuan Bajo dalam rangka kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah kegiatan KTT G-20 dan KTT ASEAN 2023 mendatang di Labuan Bajo, Manggarai Barat.
Staf khusus Kementerian Pariwisata Bidang Keamanan, Inspektur Jenderal Polisi Adi Jayamarta, saat bertemu dengan Kepala Polda NTT, Inspektur Jenderal Polisi Hamidin, Rabu (5/8), mengatakan, simulasi itu tak hanya diikuti TNI-Polri saja tetapi beberapa instansi terkait.
“Nanti direncanakan simulasi ini akan dihadiri dan disaksikan langsung Presiden Joko Widodo,” katanya.
Oleh karena itu saat ini kata dia segala persiapan untuk simulasi pengamanan tamu-tamu pertemuan KTT G-20 dan KTT ASEAN 2023 itu sedang disiapkan.
Lebih lanjut kata dia, simulasi itu juga sekaligus ingin mengetahui sejauh mana kesiapan dari Polda NTT dan jajaran dalam rangka pengamanan kegiatan KTT G20 dan KTT ASEAN 2023 mendatang. Sementara itu Hamidin mengungkapkan, Polda NTT siap mengamankan kegiatan KTT G-20 dan KTT ASEAN 2023 mendatang.
“Terkait kesiapan, kami siap mengamankan KTT G-20 dan KTT ASEAN 2023, namun terkait pemenuhan fasilitas keamanan, saya berharap perlu penambahan personel polisi untuk menambah kekuatan,” kata dia.
Beberapa personel yang diperlukan itu yakni, polisi pariwisata, Brimob, Polsek Komodo, terutama pada peningkatan status Polair yang ada sekarang di Labuan Bajo yakni, dari Pos menjadi Satuan. Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan perlu ada peningkatan pengelolaan pariwisata di Labuan Bajo agar lebih baik dan menguntungkan untuk daerah.
Menurutnya, selama ini pengelolaan pariwisata di Labuan Bajo tidak efektif sehingga dari daerah itu tidak mendapat keuntungan atau kerugian yang bisa dilihat dari PAD setempat sehingga pembangunan pariwisata di sana harus ditingkatkan.
“Saya berharap pemerintah daerah studi banding ke luar negeri sehingga nantinya pengelolaan pariwisata yang ada di Labuan Bajo dapat dikelola secara lebih baik dan dapat menguntungkan untuk daerah, karena selama ini yang saya liat pengelolaannya salah sehingga daerah tidak mendapatkan apa-apa atau dari aspek PAD kita rugi,” katanya. [fr]
