JURNALSECURITY Riau–Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) bersama dengan Badan Pengurus Daerah (BPD) Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (Abujapi) Riau mensosialisasikan Peraturan Polri (Perpol) nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, Rabu (2/12/2020).
Dir Binmas Polda Riau Kombes Pol Drs Kris Pramono dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi Perpol nomor 4 ini dalam rangka optimalisasi aksi menuju anggota Satuan Pengamanan (Satpam) yang tangguh dan profesional. Guna mendukung terciptanya Satpam yang profesional dalam melaksanakan tugas.
“Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa tersebut, salah satunya mengulas mengenai perubahan seragam Satpam dan pengaturan seragam Satkamling. Jadi sosialisasi ini agar semua Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dapat mengetahui dan memahami segala ketentuan dari Perpol nomor 4 Tahun 2020,” katanya dilansir cakaplah.com.
Dikatakan Kris Pramono, aturan seragam ini juga banyak memicu pro kontra di masyarakat. Banyak yang mengkaitkan hal ini dengan politik.
“Padahal kalau menurut saya, itu wajar saja kok. Wajar kalau dikasih seragam ini. Satpam inikan perpanjangan tangan polisi. Jadi tolong jangan dipolitisasi. Saya lihat di media sosial itu banyak yang menyampaikan bahwa ini ada kaitannya dengan dihidupkannya lagi Pam Swakarsa, padahal tidak. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa penggunaan seragam baru untuk satpam itu adalah sesuatu hal yang wajar,” ujar Kris.
Disampaikan Kris lagi, untuk yang bisa memakai seragam ini juga tentu tidak asal-asalan. Ada beberapa persyaratan yang harus diikuti. Seperti telah memiliki sertifikat pelatihan atau diksar, memiliki KTA yang diterbitkan dan diregistrasi oleh Polri. Selain itu juga ada pendidikannya dan itu ada tingkatannya.
“Direncanakan awal Januari ini sudah pakai seragam baru. Tapi semuanya itu bertahap, tidak serta merta semuanya langsung pakai. Kita terus menunggu perintah selanjutnya dari Mabes Polri,” sebutnya.
Sementara itu Ketua BPD ABUJAPI Riau, Edi Darmawi mengatakan pihaknya menyambut baik atas perubahan seragam Satpam ini.
“Tentu kami sangat mendukung hal ini. Karena memang sejak awal ABUJAPI mendorong adanya perubahan-perubahan seperti itu. Setiap ada kegiatan-kegiatan kita selalu menyuarakan suatu pemuliaan profesi satpam. Karena selama inikan Satpam itukan suatu pekerjaan yang dinomorsekiankan. Padahal mereka itu garda terdepan dalam memberikan keamanan.Untuk itu kita ingin satpam ini merasa bangga dengan profesi yang diemban mereka,” sebutnya.
Harapan kedepannya, Satpam akan menjadi profesi yang membanggakan. Tentunya satpam akan mendapatkan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan personal satpam.
“Ke depannya, seluruh komponen BUJP dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan Perpol ini. Kondisi ini tentu akan berpengaruh kepada peningkatan kamampuan satpam dengan dilaksanakannya berbagai pelatihan yang diberikan kepada satpam,” harapnya.
Namun memang, lanjut Edi, di Indonesia sampai saat ini belum ada Pendidikan formal di bidang Security yang dapat menghasilkan lulusan D1, D3, S1, yang ada adalah Program S2 Manajemen Security oleh Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (KIK-UI). Sehingga harapannya ada Pendidikan formal di bidang Security di Indonesia.
“Dukungan dari DPRD selaku representasi masyarakat Indonesia sangat diperlukan untuk mendorong lahirnya lembaga Pendidikan vokasi terkait ilmu terapan manajemen pengamanan dari tingkat diploma sampai dengan level sarjana terapan sebagai upaya yang berkesinambungan dalam menciptakan SDM yang memiliki kompetensi,” Cakapnya.
“Selain itu, mengingat semakin tingginya pertumbuhan industri jasa keamanan di Indonesia dan guna mencegah tergerusnya fungsi penting serta peran strategis Satpam dan jasa pengamanan sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka diperlukan regulasi pemerintah yang lebih tinggi dan strategis guna mengatur industri Satpam dan jasa pengamanan dimaksud,” imbuhnya. [fr]
