Jurnal Security – Media Satpam dan Security Indonesia
No Result
View All Result
17 November 2026
  • HOME
  • OUTSOURCING
  • NASIONAL
    • INTERNATIONAL
    • NEWS
  • INSPIRATION
    • SATPAM
    • CERITA SATPAM
    • FACEPAM
    • TIPS SATPAM
  • POLRI
    • TNI
    • REGULASI
    • ASOSIASI
    • KOMUNITAS
  • INDUSTRI
    • GIAT BUJP
    • BISNIS
    • LOWONGAN KERJA
  • HUKUM
    • KRIMINAL
    • NARKOBA
    • MODUS
  • TEKNOLOGI
    • SECURITY SYSTEM
    • CYBER
    • KESEHATAN
  • BLOKNOTE
    • KOLOM OPINI
  • ENGLISH
Jurnal Security – Media Satpam dan Security Indonesia
ADVERTISEMENT
Home NEWS

Masa Depan BUJP di Era UU Pelindungan Ketenagakerjaan

17/11/2026
in NEWS
A A
Masa Depan BUJP di Era UU Pelindungan Ketenagakerjaan
12
SHARES
Ayo ShareShare YukAyo ShareShare Yuk

Daftar Isi

Toggle
  • UU Pelindungan Ketenagakerjaan Menjadi Momentum Penataan
  • ArtikelLain
  • Jakarta Peringkat Dua Kota Teraman di Asia Tenggara, Penilaian Global Residence Index
  • Gerak Jalan Meriahkan HUT ke-45 Satpam, Wujudkan Semangat Bersatu dan Profesional
  • Musim Banjir dan Longsor, Bagaimana Peran Satpam di Area Kerja?
  • Musim Angin Kencang, Bagaimana Satpam harus Tetap Bertugas
  • Pengamanan Termasuk Bidang Pekerjaan Alih Daya
  • Tantangan BUJP: Tanggung Jawab Pekerja dan Tekanan Kontrak
  • Perlu Kejelasan Tanggung Jawab BUJP dan Pengguna Jasa

Jurnal Security | Bogor – Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan keamanan di berbagai sektor, mulai dari kawasan industri, perkantoran, pusat perbelanjaan, fasilitas publik, hingga lingkungan usaha lainnya. Melalui penyediaan tenaga Satuan Pengamanan (Satpam), BUJP tidak hanya menawarkan jasa pengamanan, tetapi juga memikul tanggung jawab dalam pengelolaan personel dan pemenuhan hak-hak pekerja.

Di tengah perubahan regulasi ketenagakerjaan, masa depan industri jasa pengamanan perlu dilihat dari dua sisi yang saling berkaitan: kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan keberlanjutan usaha. Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi momentum bagi BUJP untuk meninjau kembali tata kelola hubungan kerja, sementara pemerintah dan perusahaan pengguna jasa perlu memastikan adanya kepastian penerapan aturan.

Pandangan tersebut disampaikan Adv. Suhendri Zikri D, S.H., M.H., CLA., C.Med., CLTS, advokat, praktisi hukum ketenagakerjaan, sekaligus pengamat industri alih daya. Menurutnya, penguatan perlindungan pekerja merupakan tujuan yang penting, tetapi pelaksanaannya harus disertai kejelasan standar dan pembagian tanggung jawab agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja, BUJP, maupun perusahaan pengguna jasa.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Menjadi Momentum Penataan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan berlaku sejak tanggal tersebut. Undang-undang ini menata kembali sejumlah materi ketenagakerjaan, termasuk hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, pengupahan, waktu kerja dan lembur, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemutusan hubungan kerja. UU tersebut juga mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 dan mencabut sebagian ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2023.

Bagi BUJP, perubahan regulasi ini bukan sekadar persoalan administratif. Perusahaan perlu memastikan perjanjian kerja, sistem pengupahan, pembayaran lembur, waktu istirahat, cuti, kepesertaan jaminan sosial, serta prosedur pengakhiran hubungan kerja telah ditelaah dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Penyesuaian juga perlu memperhatikan karakteristik operasional pengamanan yang umumnya berlangsung dalam sistem kerja bergiliran dan membutuhkan pengaturan jadwal personel secara cermat.

Suhendri mengingatkan bahwa setiap kebijakan operasional harus tetap berlandaskan peraturan. Kebutuhan penggantian personel, penempatan di lokasi pengguna jasa, maupun perubahan jadwal kerja tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak normatif Satpam.

ArtikelLain

jakarta kota teraman

Jakarta Peringkat Dua Kota Teraman di Asia Tenggara, Penilaian Global Residence Index

13/04/2026
gerak jalan satpam 2025

Gerak Jalan Meriahkan HUT ke-45 Satpam, Wujudkan Semangat Bersatu dan Profesional

04/01/2026
Musim Banjir dan Longsor, Bagaimana Peran Satpam di Area Kerja?

Musim Banjir dan Longsor, Bagaimana Peran Satpam di Area Kerja?

14/12/2025
satpam musim hujan dan angin

Musim Angin Kencang, Bagaimana Satpam harus Tetap Bertugas

24/11/2025

Pengamanan Termasuk Bidang Pekerjaan Alih Daya

Pengaturan mengenai pekerjaan alih daya juga perlu menjadi perhatian BUJP. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, yang berlaku sejak 30 April 2026, mencantumkan pengamanan sebagai salah satu bidang pekerjaan yang dapat diserahkan melalui mekanisme alih daya. Peraturan tersebut juga mengatur tata kelola pekerjaan alih daya, perjanjian, kewajiban perusahaan alih daya, serta pengawasan ketenagakerjaan.

Dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026 setelah Permenaker tersebut diterbitkan, ketentuan alih daya perlu dibaca secara sistematis dalam kerangka hukum ketenagakerjaan yang terbaru. Pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai harmonisasi dan penerapan ketentuan yang saling berkaitan, sehingga BUJP memiliki pedoman yang jelas dalam menyusun perjanjian kerja dengan Satpam maupun perjanjian penyediaan jasa dengan pengguna jasa.

Aspek yang perlu diperhatikan antara lain kesesuaian bentuk hubungan kerja, pemenuhan hak pekerja, pencatatan dan administrasi perjanjian alih daya, serta pengaturan ketika kontrak penyediaan jasa berakhir atau dialihkan kepada BUJP lain. Dalam situasi pergantian penyedia jasa, perlu ada kejelasan mengenai proses penempatan kembali pekerja, status hubungan kerja, dan penyelesaian hak-hak yang telah timbul sesuai ketentuan hukum.

Tantangan BUJP: Tanggung Jawab Pekerja dan Tekanan Kontrak

Dalam praktiknya, BUJP menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Perusahaan harus menyediakan personel sesuai kebutuhan dan standar layanan pengguna jasa, menjaga kesiapan operasional, melakukan pembinaan serta pengawasan, sekaligus memenuhi kewajiban sebagai pemberi kerja. Pada saat yang sama, BUJP berhadapan dengan proses tender dan persaingan harga yang ketat.

Suhendri menilai persaingan yang hanya menitikberatkan pada penawaran harga terendah dapat menimbulkan tekanan terhadap kualitas layanan dan kemampuan perusahaan memenuhi seluruh komponen biaya ketenagakerjaan. Perhitungan harga jasa pengamanan semestinya mempertimbangkan upah, jaminan sosial, hak normatif, kebutuhan seragam dan perlengkapan kerja, pelatihan, pengawasan, serta biaya operasional yang relevan.

“BUJP harus menjaga kualitas pengamanan sekaligus memastikan hak Satpam terpenuhi. Karena itu, perusahaan pengguna jasa juga perlu memahami bahwa harga jasa yang wajar harus memperhitungkan standar pelayanan dan seluruh komponen kewajiban ketenagakerjaan. Persaingan sehat tidak seharusnya mendorong pengurangan hak pekerja,” ujarnya.

Perlu Kejelasan Tanggung Jawab BUJP dan Pengguna Jasa

Hubungan antara BUJP dan perusahaan pengguna jasa perlu dibangun melalui perjanjian yang jelas dan dapat dilaksanakan. Perjanjian penyediaan jasa perlu mengatur ruang lingkup layanan, jumlah dan kualifikasi personel, pola kerja, standar operasional, mekanisme penggantian personel, masa kontrak, evaluasi layanan, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan.

Di sisi lain, perjanjian komersial antara BUJP dan pengguna jasa tidak boleh mengurangi kewajiban BUJP sebagai pemberi kerja terhadap Satpam. Pembagian tugas operasional di lokasi kerja perlu dirumuskan secara tegas agar instruksi kerja, pengawasan, keselamatan kerja, dan pelaporan insiden berjalan tertib tanpa mengaburkan tanggung jawab hukum masing-masing pihak.

“Kepastian hubungan antara BUJP dan pengguna jasa akan membantu melindungi pekerja sekaligus mencegah sengketa. Kontrak jasa harus disusun realistis, sesuai kebutuhan pengamanan, dan memperhitungkan kewajiban hukum yang melekat pada perusahaan penyedia,” tambah Suhendri.

Kemenaker Diharapkan Memperkuat Sosialisasi dan Pedoman Teknis

Suhendri berharap Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026 dan memastikan aturan pelaksanaannya harmonis dengan ketentuan mengenai pekerjaan alih daya. Dialog dengan asosiasi BUJP, perusahaan pengguna jasa, praktisi hukum, pekerja Satpam, dan pemangku kepentingan terkait diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan penerapan di lapangan.

Pedoman teknis yang mudah dipahami akan membantu BUJP melakukan penyesuaian secara terukur. Pemerintah juga perlu mendorong standar kepatuhan yang setara agar perusahaan yang menjalankan kewajiban ketenagakerjaan tidak dirugikan oleh persaingan yang mengabaikan hak pekerja.

“Industri jasa pengamanan dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia usaha. Karena itu, keberlanjutan BUJP harus dibangun di atas kepatuhan hukum, kualitas layanan, profesionalisme Satpam, dan perlindungan pekerja. Perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan,” tutupnya.

Pada akhirnya, masa depan BUJP tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memenangkan kontrak, tetapi juga oleh kemampuannya membangun tata kelola perusahaan yang patuh, profesional, dan berkelanjutan. Regulasi yang jelas serta penerapan yang konsisten akan menjadi fondasi bagi industri jasa pengamanan yang sehat dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak.[]

 

Tags: alih dayaoutsourcingUU Ketenagakerjaan
SendShare5ShareTweet3

Redaksi

Anda punya info menarik seputar satpam berprestasi, giat perusahaan BUJP atau komunitas satpam? Kirimkan rilis tulisannya ke email beritasatpam@gmail.com. Terima kasih

RelatedPosts

Inilah Golongan Kepangkatan Satpam Menurut Perpol No.4 Th.2020

Inilah Golongan Kepangkatan Satpam Menurut Perpol No.4 Th.2020

11/09/2020
Pusdiklat Panglima Siaga Bangsa

Inilah 10 Alasan Mengapa Memilih menjadi Satpam

27/02/2024
Kabaharkam Wacanakan Seragam Satpam Mirip Polri

Kabaharkam Wacanakan Seragam Satpam Mirip Polri

21/01/2020
satpam

Peraturan Kepolisian No.4 Tahun 2020 tentang Pamswakarsa

18/04/2025
Dimana Pengajuan Registrasi KTA Satpam dan Prosesnya?

Dimana Pengajuan Registrasi KTA Satpam dan Prosesnya?

21/08/2025
Mengingat 5 Janji Satpam Dalam Menjalankan Tugas

Mengingat 5 Janji Satpam Dalam Menjalankan Tugas

19/10/2020
Kapolda Riau Launching Tempat Pengurusan KTA Satpam di Mal

Mudah, Inilah Cara dan Syarat Memperpanjang KTA Satpam

11/08/2022
Inilah Biaya Pendidikan Dasar Satpam Tahun 2017

Inilah Biaya Pendidikan Dasar Satpam Tahun 2017

11/02/2020
seragam satpam

Menganal Seragam Satpam Jenis PDL, PSH, PSL dan Penggunaannya

02/04/2020
Contoh Surat Pengunduran Diri dari Satpam

Contoh Surat Pengunduran Diri dari Satpam

23/10/2019

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

jasa SEO DM Labs

Berita Populer

keamanan data fore

FORE Konfirmasi Insiden Keamanan Siber, Data 5,7 Juta Akun Pelanggan Terdampak

by Redaksi
29/10/2026

Masa Depan BUJP di Era UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Masa Depan BUJP di Era UU Pelindungan Ketenagakerjaan

by Redaksi
17/11/2026

futsal security

Futsal Rutin Mitra Outsourcing Perkuat Kebersamaan

by Redaksi
22/10/2026

Mengapa Verifikasi Konten Menjadi Semakin Penting di Era AI

Mengapa Verifikasi Konten Menjadi Semakin Penting di Era AI

by Redaksi
17/10/2026

Salva Yurivan Saragih di booth TEI 2026 ICE BSD Tangerang-3

Gemilang Facility Service Hadir di Trade Expo Indonesia 2026, Perluas Jejaring Pasar ASEAN

by Redaksi
19/10/2026

humas polda metro jaya budi hermanto

Polda Metro Jaya Minta Maaf atas Pelarangan Wartawan Meliput Demo di HI

by Redaksi
29/10/2026

jam tudor

ONELUXE: Mengenal Tudor Black Bay dan Black Bay 58, Ikon Jam Tangan Klasik dari Tudor

by Redaksi
11/11/2026

abujapi lombok NTB

Polda NTB Dorong Profesionalisme Satpam melalui Sosialisasi Modul Sapa Satpam

by Redaksi
29/10/2026

ARSIP

JASA ARTIKEL SEO

Mau website usaha Anda mudah ditemukan dalam mesin pencari Google? Digital Media Labs melalui Web Syndication melayani jasa penulisan artikel SEO dan backlink.
Hubungi kami di: 085900018001

Web Syndication:

Outsourcing.id
Bisnisdaily.id
promoukm.com
indonesiasentris.com
destinasiindnesia.com
caramakan.com
seputarhalal.com
rumahayah.com
inilahkita.com
beritakamera.com
inibekasi.com
beasiswakampus.com
beritasantai.com
wartaregional.com
BinaNews
Surabayakota.com
CampusDaily.id
Kirimartikel.com
MarketDaily

YOUTUBE

https://youtu.be/9ssSGvShxlw
Jurnal Security – Media Satpam dan Security Indonesia

© 2016 Jurnal Security | By Digital Media Labs

Navigate Site

  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • ENGLISH

Follow Us

  • <
  • <
No Result
View All Result
  • HOME
  • OUTSOURCING
  • NASIONAL
    • INTERNATIONAL
    • NEWS
  • INSPIRATION
    • SATPAM
    • CERITA SATPAM
    • FACEPAM
    • TIPS SATPAM
  • POLRI
    • TNI
    • REGULASI
    • ASOSIASI
    • KOMUNITAS
  • INDUSTRI
    • GIAT BUJP
    • BISNIS
    • LOWONGAN KERJA
  • HUKUM
    • KRIMINAL
    • NARKOBA
    • MODUS
  • TEKNOLOGI
    • SECURITY SYSTEM
    • CYBER
    • KESEHATAN
  • BLOKNOTE
    • KOLOM OPINI
  • ENGLISH

© 2016 Jurnal Security | By Digital Media Labs