JURNALSECURITY | Jepang — Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan untuk merevisi Strategi Keamanan Nasional lebih cepat, yakni pada akhir tahun 2022 mendatang. Pembaruan ini satu tahun lebih cepat dari yang disiapkan oleh Perdana Menteri Jepang sebelumnya, Shinzo Abe.
Strategi keamanan nasional yang menjadi panduan Jepang saat ini dirilis pada tahun 2013 selama periode kedua Abe. Strategi ini dirancang untuk jangka waktu sekitar 10 tahun.
Dilansir dari Japan Times, sebuah sumber anonim mengatakan bahwa revisi strategi keamanan merupakan respons atas meningkatnya aktivitas China. Nantinya, strategi yang direvisi akan menyerukan peningkatan keamanan ekonomi dan fokusnya adalah kemampuan untuk menyerang pangkalan musuh akan dimasukkan dalam strategi baru.
Sumber tersebut juga mengakui bahwa situasi keamanan Jepang telah membutuhkan lebih dari yang diharapkan ketika pedoman itu dirilis 2013.
Pemerintah juga akan meninjau Pedoman Program Pertahanan Nasional, yang menguraikan target untuk pembangunan pertahanan, dan Program Pertahanan Jangka Menengah, yang merinci rencana pembangunan selama lima tahun ke depan.
Bulan lalu, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida sempat menyinggung bahwa pemerintahannya akan merevisi strategi dan dua dokumen pembangunan pertahanan.
Tak lama setelahnya, Kishida memberikan instruksi dan memberitahu para pejabat untuk mempelajari semua opsi, termasuk proposal agar Jepang memperoleh kemampuan untuk menyerang pangkalan musuh.
Proses revisi kemungkinan besar baru akan dimulai setelah pemilihan untuk Dewan Penasehat, majelis tinggi Diet, pada musim panas mendatang.
Menjelang proses tersebut, pemerintah Jepang kabarnya akan mengajukan undang-undang tentang keamanan ekonomi pada sesi Diet biasa berikutnya mulai Januari. Meningkatkan keamanan ekonomi adalah kebijakan utama pemerintahan Kishida di samping penanganan pandemi dan pertahanan.
Kepentingan dalam mengamankan hal-hal strategis dan mencegah arus keluar teknologi canggih belakangan ini telah dikesampingkan karena pandemi virus corona dan ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan China.
Strategi Keamanan Nasional yang menjadi panduan saat ini dianggap tidak menyajikan prinsip-prinsip yang jelas tentang isu-isu tersebut sehingga seruan kepada partai penguasa untuk merevisinya semakin meningkat.
Strategi baru ini juga diharapkan untuk menyerukan kerjasama yang lebih kuat dengan Amerika Serikat, Australia dan India di bawah kerangka “Quad”, dan dengan negara-negara Eropa termasuk Inggris dan Prancis.[lian]
