JURNALSECURITY| Surabaya–Aparat gabungan lintas kesatuan, dari unsur TNI, Polri, dan Port Facility and Security Officer (PFSO) Pelindo III lakukan pengamanan berlapis saat terjadi ‘unjuk rasa’ di Terminal Jamrud, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kamis (2/5).
Simulasi ‘unjuk rasa’ pada obyek vital nasional (obvitnas) tersebut bermula saat anggota PFSO dan tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pelindo III melakukan patroli simpatik mengingatkan pekerja operasional, termasuk Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang belum mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai aturan.
Pelindo III sebagai BUMN operator terminal menerapkan standar pengamanan kerja dan fasilitas pelabuhan sesuai regulasi internasional, yakni International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code.
Namun terjadi kesalahpahaman pada proses penertiban tersebut, sehingga memantik ‘keributan’. TKBM berunjuk rasa serta mengancam akan menutup akses gerbang terminal dan menghentikan operasional kerja bongkar muat.
Ancaman tersebut direspon sigap oleh PFSO Pelindo III yang mengantisipasi potensi risiko keamanan dengan menaikan tingkat keamanan (security level) dari I ke II. Kemudian karena TKBM yang berkumpul semakin banyak hingga menutup akses dengan membawa kayu, serta dikhawatirkan merusak fasilitas pelabuhan.
Maka tingkat keamanan dinaikkan ke level III dan melaporkan kondisi tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sembari menunggu Tim Dalmas tiba, PFSO segera mengevakuasi pengguna jasa dan pekerja ke lokasi aman.
Seperti dilansir suarapubliknews.net, Kabag Ops Polres Tanjung Perak Kompol Yulianto dan Kasat Sabhara AKP Heru Purwandi tiba di lokasi dan memimpin langsung pengamanan ‘demonstrasi’.
Kapolres melakukan langkah persuasif dengan menghimbau sesuai UU. Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Bahwa unjuk rasa dilarang dilakukan di obvitnas, seperti Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Unjuk rasa hanya bisa diadakan setidaknya berjarak 500 meter dari pagar terluar obvitnas.
“Hal ini sekaligus menjadi edukasi ketaatan hukum sekaligus ISPS Code bagi seluruh pemangku kepentingan di pelabuhan, seperti TKBM dan pengguna jasa. Unjuk rasa tidak dilarang tapi harus melaporkan sebelumnya, demi kelancaran kepentingan bersama. Satuan Dalmas yang tiba taktis membentuk perimeter pengamaman akses terminal. Kemudian Polres segera memfasilitasi dialog dengan mengundang perwakilan masing-masing yang terlibat, sebagai solusi damai,” jelas Kompol Yulianto usai memediasi.
Simulasi ‘unjuk rasa’ tersebut juga berkoordinasi dengan Otoritas Pelabuhan dan Kantor Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Perak. Saat memantau situasi pengamanan dari posko Terminal Gapura Surya Nusantara, Kabid Penjagaan Patroli dan Penyidikan Kantor Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Perak, Capt. Roni Fahmi, mengapresiasi langkah Pelindo III untuk melaksanakan simulasi pengamanan tersebut.
“Latihan tersebut harus rutin dilaksanakan 18 bulan sekali, untuk meningkatkan dan memastikan kesiapsiagaan PFSO Pelindo III di lapangan. Serta kelancaran koordinasi operasi pengamanan dengan satuan terkait, TNI-Polri. Keamanan pelabuhan berstandar ISPS Code merupakan aspek penting agar operator pelayaran dan kapal, serta pengguna jasa, tetap memercayakan bisnis logistiknya melalui Pelabuhan Tanjung Perak,” jelasnya.
Corporate Communication Pelindo III Wilis Aji Wiranata, menambahkan, bahwa Pelindo III sangat berkomitmen dalam penerapan pengamanan pelabuhan dan fasilitasnya sesuai standar internasional ISPS Code.
Komitmen tersebut berbuah manis, karena belum lama ini Pelindo III meraih 6 penghargaan dalam Anugerah K3 Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
“ISPS Code dan prinsip K3, serta koordinasi dengan Kementerian Perhubungan juga penting dilaksanakan di terminal penumpang kapal laut, Gapura Surya Nusantara, yang akan menyambut puluhan ribu pemudik pada musim libur Idul Fitri tahun 2019 ini. Agar para penumpang kapal laut dapat mudik dengan selamat dan nyaman hingga kampung halaman,” tambah Wilis Aji di sela kegiatan. [fr]
