JURNALSECURITY| Sibolga–Pemberhentian petugas satuan pengaman (satpam) yang berbuntut unjuk rasa oleh Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di depan gedung DPRD Sibolga, Sumatera Utara, Selasa 25 Juni 2019 bukan kewenangan PT Pertamina, melainkan Pertamina Training and Consulting (PTC).
“Jadi, pemberhentian petugas sekuriti itu mutlak menjadi kewenangan PTC, bukan kita. Kalau kita di sini tidak ada masalah,” kata Operation Head Terminal Bahan Bakar Minyak (OH TBBM) PT Pertamina Sibolga Fachrizal, Rabu 26 Juni 2019 seperti dilansir www.tagar.id.
Menurut Fachrizal, PTC merupakan salah satu anak perusahaan PT Pertamina. Mereka menyediakan tenaga profesional menjadi petugas sekuriti di TBBM-PT Pertamina Sibolga.
“Memang di Pertamina sendiri kita ada beberapa vendor untuk mempekerjakan pekerja, satpam ini sendiri kan di bawah PTC. Untuk lebih detail kenapa mereka dipecat, PTC yang berhak memberikan keterangan bukan Pertamina kecuali mereka langsung kerja dari Pertamina,” ucapnya.
Fachrizal mengaku tahu pemecatan sejumlah satpam di PT Pertamina dan pihaknya tidak menerima panggilan dari SBSI untuk klarifikasi. Terkait aksi demo di depan kantor DPRD Sibolga, dia juga tak persoalkan.
“Pihak Pertamina tidak ada masalah, silakan demo itu hak mereka juga, jadi demo kemarin saya tak dipanggil makanya saya tak datang, lebih detailnya langsung ke PTC karena saya baru di sini saya tak punya data,” jelasnya.
Sebelumnya, dalam unjuk rasa itu, koordinator aksi Douglas Sitorus mengatakan, sebanyak delapan petugas sekuriti PT Pertamina menuntut hak, karena telah dituding melakukan pencurian minyak dan diberhentikan secara sepihak oleh Pertamina.
Usai unjuk rasa, sejumlah perwakilan demonstran diterima anggota DPRD Sibolga dari Komisi II, yakni Manahan Dalimunthe, Loosokhi Gulo dan Rivorman Saleh Manalu.[fr]
Sumber: www.tagar.id
