JURNALSECURITY| Banjarmasin–Kasubdit Satpam/Polsus Dit Binmas Polda Kalsel, AKBP Tommy Hartomo berharap, Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) bisa lebih memperhatikan kesejahteraan Satpam.
Hal tersebut diungkapkannya disela kegiatan Rakor DITBINMAS Polda Kalsel dan Seminar Sistem Manajemen Pengamanan dengan narasumber Darly Siregar yang diselenggarakan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Kalsel, Senin (5/11), di Hotel Nasa Banjarmasin.
“Selama ini yang saya lihat banyak sekali pelaku usaha jasa pengamanan yang rela mengambil tender outsorsing jasa pengamanan dengan pembagian fee dibawah 10 persen. Akibatnya Satpam yang dirugikan, karena tidak mendapatkan hak yang standar sesuai peraturan yang berlaku,’’ tegasnya seperti dilansir kalimantanpost.com.
Selain masalah fee yang tidak standar, masalah lainnya yang dihadapi para Satpam adalah masih banyaknya Satpam yang bekerja diberbagai instansi dan perusahaan tidak memiliki sertifikat Gada Utama. Padahal sertifikat ini sangatlah diperlukan untuk mendorong standar kerja Satpam agar lebih baik dan profesional.
“Karena itulah dalam kesempatan ini kami juga menghimbau kepada pelaku usaha jasa pengamanan untuk bisa terus mendorong para Satpamnya memiliki sertifikat Gada Utama. Selain bermanfaat bagi pengguna jasa, juga sebagai upaya pelaku usaha jasa keamanan untuk lebih siap bersaing di era global sekarang,’’ tambahnya.
Dilain pihak, Ketua Bidang III Penelitian dan Pengembangan ABUJAPI Kalsel H Deddy Subiantoro berharap, kegiatan kali ini bisa menjadi wadah silaturahmi dan koordinasi yang baik bagi ketiga unsur, baik itu pengguna jasa satuan pengamanan, penyedia jasa satuan pengamanan maupun instansi terkait yang erat kaitannya dengan jasa satuan kemanan untuk bisa merumuskan masukan dan saran dalam rangka mendorong agar iklim bisnis jasa keamanan di Kalsel semakin baik dan berkembang kedepannya.
Khusus terkait masih banyaknya instansi maupun perusahaan yang memberikan penawaran pembagian fee dibawah standar, ia berharap ada upaya yang serius dari instansi terkait agar bisa membuat kebijakan yang lebih ketat agar standar pembagian fee 10 persen bisa merata.
“Selama ini kita sebagai pelaku usaha jasa keamanan juga dirugikan atas praktek pembagian fee yang dibawah standar tersebut. Karena kalau dibawah 10 persen pasti akan berpengaruh terhadap kesejahteraan yang bisa diberikan kepada para Satpam,’’ ungkapnya.
Sementara itu, Ketua ABUJAPI Kalsel Suprianto menambahkan, di Kalsel sendiri ada sekitar 25 BUJP lokal dan 27 BUJP luar yang membuka cabangnya di Kalsel. Adapun jumlah Satpamnya mencapai 8.300 orang.
“Dari sekitar 8.300 orang jumlah Satpam tersebut, memang masih ada sekitar 3.000 orang yang belum memiliki sertifikasi Gada Utama.
Melihat kenyataan tersebut kami terus berupaya mendorong mereka yang belum ini agar segera memilikinya sebelum kebijakan AFTA pada Tahun 2020 mendatang resmi diberlakukan,’’ katanya. [fr]
Sumber: kalimantanpost.com
