JURNALSECURITY | Jakarta–Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi sentral pengamanan laut di Indonesia.
Namun ia memastikan Bakamla tak akan mengurangi kewenangan lembaga atau institusi lain berkaitan dengan keamanan di wilayah perairan tanah air.“Ini koordinasi istilahnya, jadi Bakamla menjadi sentral koordinasi. Koordinasi saja, tidak akan mengurangi kewenangan masing-masing (insititusi) agar semuanya bisa terpadu langkah kita dalam mengamankan laut,” kata Mahfud di Gedung Bakamla RI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (16/3).
Inpres ini mengatur kewenangan Bakamla sebagai badan tunggal penjaga laut. Bakamla akan memegang koordinasi penanganan keamanan laut yang selama ini tumpang tindih dengan lembaga lain yakni dengan TNI Angkatan Laut, Polair, Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan.
Meski begitu, Mahfud mengingatkan Bakamla agar membenahi terlebih dahulu persoalan yang ada di internal lembaga mereka. Sebab sebelum menjadi koordinator utama penjagaan laut, masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi Bakamla.
Pertama, kata Mahfud, yakni berkaitan dengan koordinasi di tubuh Bakamla yang perlu diperbaiki mengingat nantinya koordinasi permasalahan keamanan di wilayah laut seluruhnya akan berada di tangan Bakamla.
“Kalau melihat perjalanan masa lalu minimal ada dua masalah, pertama masalah koordinasi dengan institusi-institusi lain. Presiden Jokowi sejak 2016 sudah mengarahkan kita agar secara perlahan tapi pasti koordinasi itu dilakukan di dalam satu atap,” kata Mahfud.
Persoalan kedua, kata Mahfud berkaitan dengan buruknya administrasi di internal Bakamla. Meski tak mudah, hal itu harus diperbaiki termasuk soal sistem tata kelola keuangan.
“Sehingga tidak lagi BPK itu memberikan opini disclaimer dan itu insyaallah bisa dilakukan,” katanya. [fr]
Sumber: CNNIndonesia.com
