JURNALSECURITY | Jakarta–Kementerian Pertahanan berencana melakukan pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dengan anggaran Rp1,7 kuadriliun. Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai nominal tersebut wajar.
Susaningtyas mengatakan, sistem pertahanan di negara apapun akan selalu membutuhkan anggaran besar.
“Kita ini negara besar, luas, tentu pantas saja memiliki kekuatan militer yang tangguh. Memang saat ini harus disesuaikan dengan prioritas negara menghadapi Covid-19, tetapi kita juga jangan lupa memperkuat diri dalam bidang pertahanan keamanan,” ujarnya seperti dilansir cnnindonesia.com.
Diungkapkan, perbaikan alutsista akan berdampak langsung terhadap TNI sebagai organisasi militer. Perbaikan itu terbagi menjadi dua program, yakni untuk alutsista yang dimiliki sebelum Minimum Essential Force (MEF) dan sesudah MEF.
Alutsista sebelum MEF perlu dibenahi demi mempertahankan life cycle, sehingga dapat dipakai sesuai pasokan rantai logistik dan kemampuan prajurit. Umumnya, pembenahan ini dituntut mencapai level maksimal dengan semua kondisi minimal.
Sedangkan untuk alutsista sesudah MEF, diutamakan pembenahan bersifat interoperability yang akan membuat seluruh alusista dapat digunakan ketiga matra secara terintegrasi, serta pembenahan bersifat communability di mana suku cadang serta logistik alutsista oleh suatu angkatan dapat memenuhi kebutuhan angkatan lain.
Susaningtyas menjelaskan, pembenahan alutsista secara terintegrasi yang dilakukan seiring peningkatan kompetensi dan kapasitas tempur prajurit akan mengantar TNI pada kondisi siap siaga. Dia mengingatkan, TNI adalah organisasi tempur permanen. Idealnya, TNI dapat optimal digunakan baik dalam masa damai maupun perang.
“Pembenahan organisasi TNI adalah konsekuensi logis dari pembenahan alutsista TNI,” kata Susaningtyas. [fr]
