JURNALSECURITY.com| Jakarta—Jepang menyatakan kesiapannya membantu menyelesaikan isu Laut Cina Selatan yang melibat negara-negara Asean. Sejumlah negara Asean seperti Filipina, Malysia dan Brunai terlibat sengketa wilayah dengan Cina di Laut Cina Selatan.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Jepang, Yasuhisa Kawamura, mengatakan Jepang siap membantu perundingan antara Cina dan negara-negara ASEAN terkait sengketa Laut Cina Selatan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Shinzo Abe dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, Ahad (15/1).
“Jepang menyambut perundingan antara Cina dan ASEAN dengan tiga syarat, yaitu Rule of Law at Sea,” ujar Kawamura, dalam acara press briefing di Hotel Fairmount, Jakarta, Ahad (15/1).
Rule of Law at Sea terdiri dari tiga prinsip yang dikemukakan oleh PM Abe dalam acara 13th IISS Asian Security Summit. Menurut Kawamura, prinsip-prinsip ini yang perlu ditekankan kepada negara-negara yang bersengketa di Laut Cina Selatan.
Prinsip pertama adalah sebuah negara harus mengklarifikasi klaim wilayah mereka berdasarkan hukum internasional. Prinsip kedua adalah sebuah negara tidak perlu menggunakan kekerasan untuk menegaskan klaim wilayah mereka. Prinsip ketiga adalah negara-negara harus menyelesaikan sengketa wilayah dengan damai.
Menurutnya, PM Abe memberikan apresiasi terhadap Indonesia dan Filipina yang bisa menyelesaikan sengketa zona ekonomi eksklusif (ZEE). Kedua negara dinilai telah memenuhi tiga syarat Rule of Law at Sea dalam mengklaim wilayah masing-masing.
Jepang secara terbuka mendukung upaya Filipina untuk membuat resolusi perdamaian di Laut Cina Selatan. Jepang juga mendukung upaya Vietnam untuk melakukan dialog. [FR]
