JURNALSECURITY.com| Bandung– Terkait kebijakan Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan yang membuka kesempatan bagi orang asing untuk kelola pulau Indonesia, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Viva Yoga Mauladi menjelaskan bahwa pemerintah harus mengatur pulau mana saja yang boleh disewakan.
“Setiap daerah punya spesifikasi masing-masing. Pemerintah akan mengkaji pulau tersebut dari berbagai aspek, seperti ideologi, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan,” tuturnya seperti dikutip PRFM, Selasa (10/1).
Viva juga menyampaikan, jika asing berinvestasi di Indonesia, maka investor tersebut harus memberdayakan pereknomian masyarakat lokal. “Jika ada penyerapan tenaga kerja harus diutamakan masyarakat di pulau itu dulu. Jika tidak memiliki skill, lebih baik dididik sehingga memiliki kemampuan yang mumpuni,” katanya.
Terkait kekhawatiran pulau-pulau tersebut akan diambil asing, Viva mengatakan harus ada jaminan dari Pemerintah Pusat soal keamanan.
“Proses pengawasan seluruh pulau harus dimonitoring oleh pemerintah. Pulau yang disewakan proses pengamanannya dari pihak keamanan Indonesia yang berpos disitu untuk mengawasi wilayah dan investasi yang dilakukan. Akan lebih bagus kalau masyarakat turut melakukan pengawasan,” uajrnya.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah harus transpran dalam menginformasikan pulau-pulau yang telah disewakan, sehingga tidak ada kecurigaan dari masyarakat. Dengan begitu proses memajukan perekonomian nasional untuk lebih baik bisa tercapai. [FR]
