JURNALSECURITY | Kepri–Sebanyak tiga ratus satpam dari badan usaha jasa pengamanan (BUJP) PT Putra Tidar Perkasa mengikuti sertifikasi uji kompetensi kualifikasi gada pratama sekuriti yang digelar oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kedua Sekuriti PP Polri (LSP P2S PP Polri) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Uji kompetensi gada pratama satpam tersebut, digelar tiga kelompok dalam tiga hari yakni tiap hari 100 sekuriti di Mall Botania 2 tepatknya gedung SMK Pariwisaa Adimulia. Ujian ini digelar dari 25 Maret hingga 27 Maret.
Sertifikasi uji kompetensi gada pratama ini langsung dilakukan oleh para asesor (tim penguji) dari purnawirawan jenderal Polri serta perwira Polri seperti Direktur LSP P2S PP Polri Irjen POL (P) Drs A Kamil Razak, SH, MH, Irjen POL (P) Drs Lindung P Simanjuntak, MHum, Brigjen POL (P) Drs IGM Dirgayu Wibawa SH, M,Si, SH, Kombes POL (P) Drs Hadi Purnomo SIK, MH, Kombes POL (P) Rusharyanto, SIK, MH, Kombes POL (P) Drs Tri Isna Yulisati, MM, AKBP (P) Ambar Kisfandari, SS, MH, serta AKBP (P) Hartono, SH.
Menurut Irjen POL (P) A. Kamil Razak, sertifikasi kompetensi satpam atau sekuriti merupakan amanat dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang di pasal 11 ditegaskan setiap karyawan, baik swasta maupun pegawai negeri, wajib dilakukan sertifikasi kompetensi.
“Kenapa demikian? Sertifikasi kompetensi itu untuk mengukur kemampuan seseorang apakah sesuai dengan bidangnya, sehingga memudahkannya untuk ditempatkan di dunia kerja sesuai kompetensinya, sekaligus patokan pijakan jenjang karier seseorang,” ujar Irjen POL (P) A. Kamil Razak, Kamis (25/3) sore.
Dari amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan itulah, lanjut Irjen Kamil, dibuatlah peraturan pemerintah sebagai turunannya. Sehingga dibentuklah satu lembaga yakni BNSP.
BNSP merupakan lembaga yan tak bisa melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi. Maka dibentuklah amanat PP lembaga sertifikasi profesi (LSP) yangsekarang ini jumlahnya se-Indonesia mencapai ribuan. Salah satunya adalah LSP P2S PP Polri yang diberikan lisensi oleh BNSP untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi terhadap seluruh sekuriti yang dibagi tiga kasifikasi dari tingkat gada pratama, gada madya, serta gada utama.
“Sertifikasi kompetensi ini nantinya akan memberikan nilai plus apabila seseorang akan melamar pekerjaan, tak cukup hanya ijazah saja, tapi juga dibuktikan dengan kemampuannya melalui sertifikat uji kompetensi skill yang dimilikinya. Sertifikat yang berhak mengeluarkannya hanya BNSP saja, tidak sembarangan orang boleh mengeluarkan,” tegasnya.
Sedangkan LSP tidak diberikan kewenangan mengeluarkan atau mencetak blangko sertifikat kompetensi.
Menurut Irjen Kamil, ada dua bentuk sertifikasi kompetensi. yakni Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) BNSP yang biayanya ditanggung negara. Ada juga yang mandiri oleh LSP masing-masing, mengajukan permohonan melaksanakan sertifikasi uji kompetensi yang biayanya ditanggung perusahaan yang meminta.
Sementara, Direktur Utama PT Putra Tidar Perkasa (PTP) yang juga Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Kepri, Dwifung Wirajaya Saputra, menegaskan satpam binaan PTP ada tiga ratus orang yang diikutkan sertifikasi kompetensi kualifikasi gada pratama ini.
“Sertifikasi kompetensi ini dibagi tiga gelombang, perhari 100 orang. Kenapa kami buat kompetensi ini? Karena selama ini satpam atau sekuriti antara yang mengantongi sertifikat kompetensi dengan yang tidak, tak ada bedanya. Bagaimana membedakan antara yang berkompeten dengan yang tidak kompeten. Untuk itulah Polri dalam Perpol No 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa mengatur kompetensi Satpam, sehingga ada perbedaannya,” ujarnya.
Pihaknya, lanjut Dwifung, sengaja melakukan perbaikan ke dalam dahulu, baru akan bicara hak.
“Makanya di ABUJAPI itu sekarang sedang disusun namanya struktur skala upah sekuriti atau satpam berkoordinasi dengan Kemenaker, sehingga sekuriti atau satpam itu nantinya ada struktur skala upahnya,” tegasnya.
Hal tersebut menunjukkan bukti kalau sekuriti atau satpam bukanlah buruh atau pekerja biasa, melainkan profesi karena harus bersertifikasi. Diharapkan para pengguna jasa Satpam dapat lebih memberikan upah yang layak. Uji kompetensi ini pertama kalinya dilaksanakan di luar pulau Jawa dan PTP bangga mendapat kepercayaan tersebut
“Kalau mengantongi sertifikasi kompetensi, sekuriti nantinya akan lebih mampu bersaing, bisa mendongkrak karier maupun salary,” tegasnya mengakhiri. [her/fr]
