JURNALSECURITY | Jakarta –Perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 dikhawatirkan tidak akan bisa mengatasi persoalan Covid-19. Pasalnya, kebijakan PPKM hingga saat ini belum mampu menurunkan kasus positif Covid-19 secara signifikan.
Demikian hal itu dikatakan Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, seperti dilansir JPNN.com, Selasa.
Dikatakan Jamiluddin, seharusnya dampak yang ditimbulkan akibat perpanjangan PPKM harus diperhitungkan pemerintah. Karena saat ini saja sudah banyak masyarakat kecil yang menjerit kesulitan memenuhi kebutuhan hidup
Dia meminta pemerintahan Jokowi memperhitungkan kebijakan tersebut yang juga turut berdampak terhadap dunia usaha. Penulis buku Perang Bush Memburu Osama itu menilai pengusaha sudah memasuki tahap krisis, bahkan tak sedikit yang sudah menutup bisnisnya.
“Hal itu tentu akan menambah pengangguran. Mereka ini tentu akan kesulitan mencari nafkah. Persoalan perut ini biasanya akan berdampak sosial yang luas,” ujar Jamiluddin. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah harus memberi kompensasi yang layak kepada masyarakat yang terdampak kebijakan PPKM.
Bila tidak, lanjut dia, pemerintah akan dinilai tidak bertanggung jawab terhadap rakyatnya.
“Pemerintah seolah-olah membiarkan rakyatnya kelaparan. Ini akan sangat membahayakan keamanan masyarakat,” pungkas Jamiluddin Ritonga
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 9 Agustus 2021.
Adapun keputusan tersebut diumumkan Jokowi pada Senin (2/8/2021) malam.
“Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM Level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.[lian]
