JURNALSECURITY | Kalbar – Badan Pengurus Daerah (BPD) Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Kalimantan Barat, menetapkan Yusniadi sebagai Ketua BPD ABUJAPI Kalbar untuk Periode 2022-2027.
Yusniadi terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Daerah (Musda) ke-2 BPD ABUJAPI Kalbar yang digelar di Qubu Resort, tepatnya di Jalan Arteleri, Kalbar, pada Kamis (10/11/2022).
Turut hadir pada kegiatan ini di antaranya Dirbinmas Kombes Pol Andi Harsito, yang mewakili Kapolda Kalbar, Ketua Umum BPP ABUJAPI, Agoes Darmawan, BPJS Kalbar serta puluhan badan usaha jasa pengamanan (BUJP) yang tergabung di ABUJAPI.
Ketua Umum BPP ABUJAPI, Agus Darmawan mengatakan bahwa saat ini satpam sudah menjadi profesi. Karenanya, satpam harus terdidik dan mengikuti pelatihan Gada Pratama serta Uji Kompetensi Security untuk meningkatkan kualitas.
“ABUJAPI bersama Polri akan mencoba regulasi satpam sebagai garda terdepan sesuai Perpol Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pam Swakarsa,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini lahir juga tentang BUJP yang sudah diatur, agar perusahaan terstruktur, legitimen dan memiliki manajemen yang bagus.
“Karena BUJP merupakan rumah satpam atau security. Kalau badan usahanya baik, maka lahirlah satpam-satpam yang baik,” kata Agus Darmawan.
Agoes juga menjelaskan, bahwa ABUJAPI dan dirinya terus memperjuangkan kesejahteraan satpam, khususnya menaikan standar gaji bukan berdasarkan lagi UMP.
“Insya Allah ke depannya kalau selesai strukturnya jadi, satpam akan mempunyai standar perubahan kenaikan gaji bukan UMP lagi,” jelasnya.
Ia berharap dengan terpilihnya Yusniadi di MUSDA Ke-2 ini, ABUJAPI Kalbar bisa lebih berkembang serta dapat bermitra dengan Polri sebagai pembinaan teknis satpam.
Sementara Ketua BPD ABUJAPI Kalbar terpilih, Yusnadi menerangkan bahwa dirinya akan mengkolaborasikan susunan kepengurusan dari kelompok yang tua, muda dan pensiunan Polri yang tergabung dalam kepengurusan ABUJAPI Kalimantan Barat periode 2022-2027.
Menurutnya, ada sekitar 75 persen Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) di Kalbar yang belum tergabung pada Asosiasi Badan Usaha Jasa Pemgamanan Indonesia (ABUJAPI)
“Saat ini hanya 21 BUJP lokal dan 11 BUJP Perwakilan. Sedangkan BUJP yang beredar di Kalimantan Barat hampir 50 badan usaha lebih. Artinya, masih ada yang belum bergabung atau kepengurusanya sudah mati belum memperpanjang ulang” terang Yusnadi.
Untuk saat ini jasa pengamanan terbagi menjadi dua yakni Badan Jasa Pengembangan seprti BUJP dan organik. Namun satpam organik tidak bisa terpantau karena tidak di bawah naungan pengelolaan BUJP.
Yusniadi juga menyoroti penggunaan seragam satpam organik, di mana penggunaan seragam terkadang masih belum tepat dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2020.
“Saat ini pengurus ABUJAPI sudah banyak, berbeda dengan pengurus sebelumnya periode ke 1 yang masih hanya terbentuk hanya 8 BUJP dan saat ini sudah masuk periode ke 2 ABUJAPI Kalbar sudah banyak pengurus dan InsyaAllah akan lebih baik ke depanya,” pungkasnya.[lian]
