Jurnal Security | Bogor – Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan keamanan di berbagai sektor, mulai dari kawasan industri, perkantoran, pusat perbelanjaan, fasilitas publik, hingga lingkungan usaha lainnya. Melalui penyediaan tenaga Satuan Pengamanan (Satpam), BUJP tidak hanya menawarkan jasa pengamanan, tetapi juga memikul tanggung jawab dalam pengelolaan personel dan pemenuhan hak-hak pekerja.
Di tengah perubahan regulasi ketenagakerjaan, masa depan industri jasa pengamanan perlu dilihat dari dua sisi yang saling berkaitan: kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan keberlanjutan usaha. Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi momentum bagi BUJP untuk meninjau kembali tata kelola hubungan kerja, sementara pemerintah dan perusahaan pengguna jasa perlu memastikan adanya kepastian penerapan aturan.
Pandangan tersebut disampaikan Adv. Suhendri Zikri D, S.H., M.H., CLA., C.Med., CLTS, advokat, praktisi hukum ketenagakerjaan, sekaligus pengamat industri alih daya. Menurutnya, penguatan perlindungan pekerja merupakan tujuan yang penting, tetapi pelaksanaannya harus disertai kejelasan standar dan pembagian tanggung jawab agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja, BUJP, maupun perusahaan pengguna jasa.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Menjadi Momentum Penataan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan berlaku sejak tanggal tersebut. Undang-undang ini menata kembali sejumlah materi ketenagakerjaan, termasuk hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, pengupahan, waktu kerja dan lembur, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemutusan hubungan kerja. UU tersebut juga mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 dan mencabut sebagian ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2023.
Bagi BUJP, perubahan regulasi ini bukan sekadar persoalan administratif. Perusahaan perlu memastikan perjanjian kerja, sistem pengupahan, pembayaran lembur, waktu istirahat, cuti, kepesertaan jaminan sosial, serta prosedur pengakhiran hubungan kerja telah ditelaah dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Penyesuaian juga perlu memperhatikan karakteristik operasional pengamanan yang umumnya berlangsung dalam sistem kerja bergiliran dan membutuhkan pengaturan jadwal personel secara cermat.
Suhendri mengingatkan bahwa setiap kebijakan operasional harus tetap berlandaskan peraturan. Kebutuhan penggantian personel, penempatan di lokasi pengguna jasa, maupun perubahan jadwal kerja tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak normatif Satpam.
Pengamanan Termasuk Bidang Pekerjaan Alih Daya
Pengaturan mengenai pekerjaan alih daya juga perlu menjadi perhatian BUJP. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, yang berlaku sejak 30 April 2026, mencantumkan pengamanan sebagai salah satu bidang pekerjaan yang dapat diserahkan melalui mekanisme alih daya. Peraturan tersebut juga mengatur tata kelola pekerjaan alih daya, perjanjian, kewajiban perusahaan alih daya, serta pengawasan ketenagakerjaan.
Dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026 setelah Permenaker tersebut diterbitkan, ketentuan alih daya perlu dibaca secara sistematis dalam kerangka hukum ketenagakerjaan yang terbaru. Pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai harmonisasi dan penerapan ketentuan yang saling berkaitan, sehingga BUJP memiliki pedoman yang jelas dalam menyusun perjanjian kerja dengan Satpam maupun perjanjian penyediaan jasa dengan pengguna jasa.
Aspek yang perlu diperhatikan antara lain kesesuaian bentuk hubungan kerja, pemenuhan hak pekerja, pencatatan dan administrasi perjanjian alih daya, serta pengaturan ketika kontrak penyediaan jasa berakhir atau dialihkan kepada BUJP lain. Dalam situasi pergantian penyedia jasa, perlu ada kejelasan mengenai proses penempatan kembali pekerja, status hubungan kerja, dan penyelesaian hak-hak yang telah timbul sesuai ketentuan hukum.
Tantangan BUJP: Tanggung Jawab Pekerja dan Tekanan Kontrak
Dalam praktiknya, BUJP menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Perusahaan harus menyediakan personel sesuai kebutuhan dan standar layanan pengguna jasa, menjaga kesiapan operasional, melakukan pembinaan serta pengawasan, sekaligus memenuhi kewajiban sebagai pemberi kerja. Pada saat yang sama, BUJP berhadapan dengan proses tender dan persaingan harga yang ketat.
Suhendri menilai persaingan yang hanya menitikberatkan pada penawaran harga terendah dapat menimbulkan tekanan terhadap kualitas layanan dan kemampuan perusahaan memenuhi seluruh komponen biaya ketenagakerjaan. Perhitungan harga jasa pengamanan semestinya mempertimbangkan upah, jaminan sosial, hak normatif, kebutuhan seragam dan perlengkapan kerja, pelatihan, pengawasan, serta biaya operasional yang relevan.
“BUJP harus menjaga kualitas pengamanan sekaligus memastikan hak Satpam terpenuhi. Karena itu, perusahaan pengguna jasa juga perlu memahami bahwa harga jasa yang wajar harus memperhitungkan standar pelayanan dan seluruh komponen kewajiban ketenagakerjaan. Persaingan sehat tidak seharusnya mendorong pengurangan hak pekerja,” ujarnya.
Perlu Kejelasan Tanggung Jawab BUJP dan Pengguna Jasa
Hubungan antara BUJP dan perusahaan pengguna jasa perlu dibangun melalui perjanjian yang jelas dan dapat dilaksanakan. Perjanjian penyediaan jasa perlu mengatur ruang lingkup layanan, jumlah dan kualifikasi personel, pola kerja, standar operasional, mekanisme penggantian personel, masa kontrak, evaluasi layanan, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan.
Di sisi lain, perjanjian komersial antara BUJP dan pengguna jasa tidak boleh mengurangi kewajiban BUJP sebagai pemberi kerja terhadap Satpam. Pembagian tugas operasional di lokasi kerja perlu dirumuskan secara tegas agar instruksi kerja, pengawasan, keselamatan kerja, dan pelaporan insiden berjalan tertib tanpa mengaburkan tanggung jawab hukum masing-masing pihak.
“Kepastian hubungan antara BUJP dan pengguna jasa akan membantu melindungi pekerja sekaligus mencegah sengketa. Kontrak jasa harus disusun realistis, sesuai kebutuhan pengamanan, dan memperhitungkan kewajiban hukum yang melekat pada perusahaan penyedia,” tambah Suhendri.
Kemenaker Diharapkan Memperkuat Sosialisasi dan Pedoman Teknis
Suhendri berharap Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026 dan memastikan aturan pelaksanaannya harmonis dengan ketentuan mengenai pekerjaan alih daya. Dialog dengan asosiasi BUJP, perusahaan pengguna jasa, praktisi hukum, pekerja Satpam, dan pemangku kepentingan terkait diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan penerapan di lapangan.
Pedoman teknis yang mudah dipahami akan membantu BUJP melakukan penyesuaian secara terukur. Pemerintah juga perlu mendorong standar kepatuhan yang setara agar perusahaan yang menjalankan kewajiban ketenagakerjaan tidak dirugikan oleh persaingan yang mengabaikan hak pekerja.
“Industri jasa pengamanan dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia usaha. Karena itu, keberlanjutan BUJP harus dibangun di atas kepatuhan hukum, kualitas layanan, profesionalisme Satpam, dan perlindungan pekerja. Perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan,” tutupnya.
Pada akhirnya, masa depan BUJP tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memenangkan kontrak, tetapi juga oleh kemampuannya membangun tata kelola perusahaan yang patuh, profesional, dan berkelanjutan. Regulasi yang jelas serta penerapan yang konsisten akan menjadi fondasi bagi industri jasa pengamanan yang sehat dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak.[]
























