JAKARTA, (JurnalSecurity)–Dimensi ancaman dan gangguan keamanan dari waktu ke waktu kian berkembang dengan beragam risiko dan dampaknya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kompleksitas persoalan masyarakat telah melahirkan beragam bentuk ancaman dan gangguan keamanan terhadap berbagai obyek vital nasional (obvitnas).
Ancaman dan gangguan keamanan terhadap obvitnas pada akhirnya secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap sistem perekonomian nasional, dan pada tingkatan tertentu juga berdampak terhadap stabilitas politik, sistem penyelenggaraan negara serta keamanan nasional.
Menyikapi tentang pengamanan obyek vital nasional, Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia (APSI) menggelar Rakenas APSI di Jakarta pada 2 sampai 3 November 2016. Rakernas diikuti oleh 65 pengurus dari DPP dan DPW.
Rangkaian Rakernas ini juga digelar Seminar Security dengan tema “Penguatan Strategi Menuju Modernitas Pengamanan Industri dan Obyek Vital Nasional di Indonesia”.
Dalam sambutannya, Ketua Umum APSI, Abdul Azis Said, SE menyatakan terima kasih kepada seluruh pengurus APSI yang telah berkorban tenaga, pikiran, waktu dan uang atas upaya memajukan APSI di wilayah-wialayah di Indonesia.
“Tidak mudah mengelola asosiasi yang sifatnya volunter, hingga puluhan tahun berjalan. Mudah-mudahan keberadaa kita terus bemanfaat untuk bangsa Indonesia,” paparnya.
Berdasarkan UU No. 2/2002 tersebut, Polri memiliki tugas dan kewenangan menjaga keamanan dalam negeri, termasuk menjaga keamanan obyek-obyek vital nasional yang memiliki peran strategis bagi terselenggaranya pembangunan nasional.
Berdasarkan sifat-sifat ancaman dan dampak keamanan yang disebutkan dalam Keppres di atas, maka sektor-sektor yang dapat dikategorikan sebagai obvitnas adalah: telekomunikasi, transportasi (darat, laut dan udara), jasa keuangan dan perbankan, ketenagalistrikan, minyak dan gas (oil & gas), pasokan air bersih, unit-unit layanan gawat darurat/ emergency services (seperti rumah sakit, kepolisian dan pemadam kebakaran), dan kantor-kantor kegiatan pemerintahan. [FR]
