JURNALSECURITY | Jakarta — Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan Australian Border Force (ABF) bersama 21 negara tetangga mengikuti kegiatan pelatihan bertajuk “11th Maritime Security Desktop Exercise (MSDE)”, di Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Acara berlangsung selama tiga hari dilaksanakan secara daring dan luring, yang turut melibatkan negara anggota Head of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM).
Adapun tujuan acara ini adalah untuk mengembangkan pemahaman dan kemampuan aparat keamanan maritim regional dalam memerangi berbagai insiden keamanan maritim sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.
Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia yang diwakili oleh Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI Laksda Bakamla I Gusti Kompiang Aribawa, CHRMP, menyoroti berbagai ancaman maritim dan keamanan yang terjadi di kawasan, peningkatan perdagangan, dan bagaimana ketergantungan negara pada sumber daya laut telah menyebabkan lebih banyak masalah di perairan regional.
“Kerja sama yang komprehensif dari semua negara pantai di kawasan sangat penting dalam menangani masalah ini,” terang Laksda Bakamla Kompiang saat membaca sambutan Kepala Bakamla RI.
Sementara Wakil Kepala Misi Australia untuk Indonesia, Mr. Steve Scott dan Wakil Komandan MBC Claire Rees menegaskan kembali pentingnya kerja sama dalam upaya untuk melawan aktivitas kriminal dalam domain maritim, dan dalam pengelolaan sumber daya laut.
Keduanya mendorong peserta untuk terlibat aktif dalam latihan, dan menggunakan kesempatan untuk membangun jaringan profesional.
Selama program, peserta akan bekerja melalui skenario operasional realistis yang dirancang untuk menantang pemikiran mereka. Mereka akan didorong untuk menggunakan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan kolektif mereka untuk memecahkan masalah, sambil bekerja dalam kerangka hukum internasional yang mapan.
MSDE difasilitasi Direktur Australian National Centre for Ocean Resources and Security (ANCORS) di University of Wollongong, Prof. Stuart Kaye.
Bakamla RI dan ABF, melalui MBC, berupaya memperluas pemahaman regional tentang hukum maritim internasional melalui konsep MSDE, yang dimulai pada tahun 2009.
Sepuluh MSDE berturut-turut sejak saat itu telah mendorong peningkatan pemahaman regional tentang United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan hukum dan kebijakan maritim terkait.
Selain Indonesia, negara peserta adalah Australia, Bahrain, Bangladesh, Brunei, Kamboja, India, Jepang, Republik Korea, Laos, Malaysia, Maladewa, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste, Turki, dan Vietnam.[lian]
