JURNALSECURITY | Mataram – Pasca memasuki tahun kedua kepemimpinan Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana dan TGH Mujiburrahman (HARUM), banyak harapan masyarakat yang tertumpu di pundaknya.
Salah satunya adalah adalah kesejahteraan para tenaga honorer atau non ASN di Kota Mataram terkait kenaikan upah
“Tidak harus naik signifikan mungkin bisa bertahap,” ungkap Hasan Ashari, satpam Kantor DPRD Kota Mataram, kemarin (24/11).
Sejak awal, ia mengaku menaruh harapan besar kepada dua pemimpin daerah ini. Kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya para honorer.
Ada beberapa honorer yang dikatakannya mengabdi puluhan tahun namun tak banyak apresiasi yang diberikan bagi mereka. Bahkan, terkesan ada kecemburuan karena beberapa honorer yang diangkat baru-baru ini juga memiliki gaji yang sama.
Padahal, mereka yang sudah mengabdi lama menjadi satpam punya tanggungan keluarga. Dengan upah saat ini sebesar Rp 1,35 juta, biaya kebutuhan sehari-hari nyaris tak terpenuhi. Biaya hidup makin tinggi sementara upah masih belum ada kenaikan.
Apalagi, lanjutnya, ditambah dengan harga BBM yang naik, biaya kebutuhan hidup dirasakan para tenaga honorer semakin berat.
“Mungkin kalau tidak bisa UMK minimal bisa Rp 1,5 juta per bulan. Karena terus terang tidak ada pemasukan lain yang kami dapatkan selain dari gaji per bulan ini,” ujar Hasan, yang sudah mengabdi sebagai satpam di Kantor DPRD Kota Mataram sejak 2011 itu.
Hasan menuturkan jika awal ia masuk sebagai tenaga honorer di Kantor DPRD Kota Mataram gaji yang diterima Rp 500 ribu. Kemudian naik menjadi Rp 750 ribu hingga Rp 900 ribu di masa kepemimpinan H Ahyar Abduh dan H Mohan Roliskana.
“Kemudian naik saat Bu Selly jadi Penjabat Wali Kota jadi Rp 1,2 juta. Baru di akhir jabatan pak Ahyar kemarin naik menjadi Rp 1,35 juta,” tuturnya.
Di masa kepemimpinan pasangan HARUM, belum ada kenaikan sama sekali. Untuk itu para honorer menaruh harapan pada pasangan ini.
Dilporkan Lombok Post, anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati mendukung adanya perhatian bagi para tenaga honorer. Seharusnya honorer menurutnya mendapatkan upah sesuai dengan UMK Mataram.
“Seperti yang dlilakukan Bu Selly dulu saat menjabat sebagai Pjs Wali Kota langsung disesuaikan dengan UMK pada saat itu. Makanya kita semua berharap tenaga honor yang ada di Kota Mataram mendapat honor sebesar UMK,” ucapnya.
“Apa iya kita meminta pengusaha memberikan upah sesuai UMK kepada karyawannya sementara kita tidak melakukannya?” sambungnya.
Nyayu melihat beban kerja para honorer juga cukup berat. Bahkan setara dengan beban kerja para ASN. Belum lagi para petugas honorer seperti tukang sapu, pertugas kebersihan dan yang lainnya.
“Kita ingin ada peningkatkan kesejahteraan bagi mereka,” kata politisi PDIP tersebut.[lian]
