JURNAL SECURITY | Jakarta–Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu secara cermat melakukan audit menyeluruh terhadap keamanan sistem IT mereka. Hal ini termasuk memperkuat perlindungan data-data pemilih agar tidak disalahgunakan pada saat pemilihan suara nanti.
Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi, mengungkapkan bahwa adanya potensi rekayasa data rekapitulasi disebabkan oleh kelemahan sistem keamanan IT, platform internet, dan database KPU yang rentan.
“Rekayasa data rekapitulasi dimungkinkan, pertama karena artinya sistem keamanan IT, internet platform maupun database KPU dalam posisi tidak aman,” ungkapnya, Jumat (1/12/2023).
Modus yang bisa digunakan adalah dengan mencuri data, membuat KTP palsu, dan mencoblos pada menit-menit terakhir sebelum tempat pemungutan suara ditutup. Heru menambahkan bahwa kemungkinan adanya penggunaan KTP palsu ini harus diantisipasi, terutama menjelang penutupan suara saat orang yang belum memilih bisa menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP palsu tersebut. Selain itu, seringkali KTP palsu ini digunakan di luar wilayah DPT.
“Selain data yang diambil, dengan hacker masuk ke sistem KPU, maka ya bisa saja nanti mereka mengacak-acak sistem IT KPU lainnya termasuk rekapitulasi penghitungan suara. Sehingga masalah ini jangan dianggap sepele, tapi harus diperkuat keamanan siber dan keamanan datanya. Kita harus antisipasi Pemilu 2024 ini dan menjadikan pemilu dan pilpres yang berkualitas,“ tambah Heru.
Heru mengambil contoh kasus hacker Jimbo untuk menunjukkan bahwa KPU belum melindungi data-data mereka dengan baik. Data-data tersebut tidak dienkripsi dengan baik sehingga menyebabkan kelemahan keamanan. Oleh karena itu, Heru mendorong KPU untuk melakukan audit IT menyeluruh guna melihat bagaimana terjadinya kebocoran dan apa yang sudah dilakukan oleh KPU untuk mencegah kebocoran tersebut.
Dalam konteks ini, keamanan menjadi hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan dengan serius oleh KPU. Audit IT menyeluruh dan tindakan pencegahan kebocoran data harus dilakukan untuk memastikan keberlangsungan Pemilu 2024 yang berkualitas. [fr]
