JURNAL SECURITY | Jakarta–Anggota DPRD DKI Abdul Aziz meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menambah kamera pengawas (closed circuit television/CCTV) demi menjaga keamanan menjelang Pemilu 2024.
“Kami merekomendasikan penyediaan CCTV dilakukan berbasis layanan pengelolaan (managed services) sehingga kehandalan dapat terjaga dengan baik,” kata Abdul dalam rapat badan anggaran Raperda APBD Tahun 2024 di Jakarta, Rabu.
Abdul menyatakan CCTV tersebut nantinya dapat diakses secara bersama-sama oleh berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun instansi vertikal terkait yang terkait keamanan.
Dia berharap nantinya CCTV ini dipasang di sejumlah lokasi mulai dari tempat menunggu hingga kawasan sekitar tempat pemungutan suara (TPS) untuk memastikan terjaminnya kenyamanan dan keamanan.
Kini, sebanyak 8.252.897 warga DKI Jakarta masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 Provinsi DKI Jakarta. KPU DKI telah menyiapkan 30.766 tempat pemungutan suara (TPS) untuk pencoblosan 14 Februari 2024.
“Dengan dilengkapi kemampuan analisis maka secara otomatis dan tepat dapat dilakukan pelayanan yang lebih cepat dan baik,” katanya.
Dia berharap usulan tersebut masuk dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024 terkait penambahan CCTV.
Abdul tak merinci berapa jumlah usulan CCTV baru untuk kepentingan itu, termasuk perkiraan nilai anggarannya.
Sementara, anggota DPRD DKI lainnya, Desie Christhyana turut mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga suasana kondusif dan netralitas dalam menghadapi Pemilu 2024.
“Diharapkan masyarakat mengedepankan semangat persatuan dan kekeluargaan agar pemilu ini tidak menghilangkan kehangatan serta keakraban kita sebagai warga kota Jakarta,” ujar Desie.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI mulai melaksanakan pengadaan surat suara untuk persiapan logistik tahap dua seiring kian dekatnya penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Kami telah melakukan administrasi daring (e-klik) untuk pengadaan logistik pemilu tahap dua untuk surat suara,” kata Ketua Divisi Perencanaan, Umum, dan Logistik KPU DKI Jakarta Nelvia Gustina kepada wartawan di Jakarta, Rabu. [fr]
