JURNALSECURITY | Jakarta — Calon Panglima TNI yang baru diharapkan bisa mengendalikan situasi keamanan di Papua dan ancaman dari militer asing.
“Kita berharap Panglima TNI ke depan melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangan tertulis, Senin (20/9/2021).
Puan meyakini sosok yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi menjadi orang nomor satu di TNI adalah yang memiliki rekam jejak yang baik dan berkompeten.
Karena itu, ia meminta publik sabar menunggu nama tersebut karena pemilihan Panglima TNI sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden.
“Siapapun nama calon Panglima TNI yang akan dikirim Presiden, DPR berharap dia adalah yang terbaik bagi organisasi TNI dan rakyat. Sehingga TNI sebagai alat pertahanan negara bisa melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” ujarnya.
Menurut dia, surat presiden (Surpres) terkait calon Panglima TNI akan dikirim dalam waktu dekat ke DPR. Hal ini mengingat lembaga legislatif ini akan memasuki masa reses pada 7 Oktober 2021 mendatang.
Sementara, masa jabatan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan berakhir pada 8 November 2021. “Sesuai UU, DPR akan menyampaikan persetujuan paling lambat 20 hari setelah Supres diterima,” kata Puan
Tak hanya itu, sikap DPR dalam persetujuan calon Panglima TNI nantinya akan didasarkan pada kepentingan organisasi TNI dan kepentingan rakyat secara luas.
“Bukan didasarkan kepentingan politik sempit, karena politik TNI adalah politik negara,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.[lian]
