JURNALSECURITY | Tabanan — Sekda Tabanan I Gede Susila menginformasikan untuk tidak lagi memakai jasa pengamanan (Satpam) outsourcing, dan ingin membedayakan satpol PP pada awal tahun 2022 nanti.
Langkah ini pun sangat disesalkan para petugas keamanan (Satpam) yang selama ini mengabid di lingkungan Pemkab Tabanan. Pasalnya, di tengah sulitnya mencari pekerjaan dan kondisi ekonomi seperti sekarang, keberadaan satpam justru diputus kerja sama.
“Ya kalau kondisi normal tak masalah kami diberhentikan kontrak. Kami paham memang kami outsourcing. Tapi minimal ada rasa hati Pemkab Tabanan melihat kondisi sekarang yang serba sulit dan susah,” kata salah seorang Satpam berinisial AW yang sudah bekerja 10 tahun di Pemkab Tabanan.
Pemkab Tabanan menghentikan menggunakan jasa tenaga keamanan dengan pertimbangan alasan efisiensi anggaran. Terlebih pendapatan asli daerah (PAD) Tabanan yang merosot.
“Kami sebagai pekerja Satpam tidak harus menuntut gaji full diberikan. Kalau efisiensi anggaran, toh gaji kami 25 persen dipotong. Itu kan bisa dilakukan. Biar sama-sama jalan. Sama–sama enak,” jelasnya.
Dia mengaku sebagai petugas jasa keamanan saat ini memang susah mencari pekerjaan. Apalagi kondisi pariwisata Bali terpuruk.
ArtikelLain
“Kalau dulu banyak hotel-hotel dan penginapan cari petugas keamanan. Sekarang kan sudah tahu kondisi sepi banyak hotel yang tidak buka. Kalau kami dihentikan ya tahu sendiri dampaknya. Apalagi bekerja satpam satu-satu penghasilan kami di tengah pandemi,” ungkapnya.
Dia menyebut sejauh ini ada sekitar 20 orang lebih petugas keamanan yang bekerja di Pemkab Tabanan. Kalau dihentikan, mereka belum tahu kemana akan bekerja kembali.
“Kami berharap pemerintah Tabanan mempertimbangkan kondisi ini. Ajaklah kami bertemu dan mencari jalan keluar. Jangan diputus secara sepihak,” tandasnya.
