Jurnal Security | Bandung — Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ABUJAPI 2026 di Hotel HARRIS Bandung, Jawa Barat, pada 11–13 Agustus 2026.
Pada pembukaan kegiatan, turut hadir Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, bersama unsur Kepolisian Republik Indonesia serta sejumlah pihak terkait. Dan Ketua Umum BPP ABUJAPI Komjen. Pol. (Purn.) Drs. H.M. Sofjan Jacoeb, M.M bersama pengurus, BPD ABUJAPI Jawa Barat, H. Rudi Nursoleh, S.E., turut hadir bersama jajaran pengurus ABUJAPI Jawa Barat.
Agenda nasional tersebut mengusung tema “Memperkuat Sinergi BUJP dan Polri untuk Pengabdian pada Masyarakat”. Kegiatan ini menjadi momentum bagi ABUJAPI bersama Badan Pengurus Daerah (BPD) ABUJAPI di seluruh Indonesia untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat tata kelola organisasi dan arah pengembangan industri jasa pengamanan.
Rakernas dan Rapimnas diikuti unsur pimpinan BPD ABUJAPI dari berbagai daerah. Dalam surat undangan yang dikeluarkan Badan Pengurus Pusat (BPP) ABUJAPI, Ketua, Sekretaris Umum, dan Bendahara BPD diminta hadir tanpa diwakilkan. Kehadiran langsung jajaran pengurus tersebut dinilai penting mengingat agenda membahas keberlangsungan organisasi sekaligus harmonisasi antar-BPD.
Dorong Tata Kelola BUJP yang Lebih Profesional
Salah satu fokus utama Rakernas ABUJAPI 2026 adalah evaluasi dan penguatan tata kelola organisasi. Subtema yang diangkat adalah “Anev Tertib Administrasi, Tertib Keuangan, dan Harmonisasi menuju BUJP yang Profesional.”
Melalui agenda Analisis dan Evaluasi (Anev), BPD ABUJAPI di seluruh Indonesia menyampaikan laporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas organisasi.
ArtikelLain
Setiap BPD sebelumnya diminta menyiapkan laporan Anev administrasi dan keuangan dalam format PDF atau PPT serta laporan harmonisasi kegiatan yang direkomendasikan dalam bentuk video berdurasi maksimal lima menit.
Agenda tersebut menunjukkan bahwa penguatan industri jasa pengamanan tidak hanya berkaitan dengan aspek operasional di lapangan, tetapi juga membutuhkan tata kelola badan usaha yang tertib, transparan, dan profesional.
Bahas Pemutakhiran Sistem Perizinan BUJP
Selain evaluasi internal organisasi, Rakernas juga membahas perkembangan regulasi dan sistem perizinan badan usaha jasa pengamanan.
Dalam susunan acara, peserta mendapatkan paparan mengenai pemutakhiran SIO melalui OSS dan BOS V2 yang melibatkan BKPM dan Korbinmas. Materi tersebut dijadwalkan berlangsung selama beberapa sesi dan dilanjutkan dengan tanya jawab.
Pembahasan mengenai sistem perizinan menjadi penting bagi BUJP karena perkembangan sistem digital pemerintahan menuntut perusahaan jasa pengamanan untuk semakin tertib dalam administrasi dan pemenuhan ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya pemutakhiran informasi secara langsung, anggota ABUJAPI diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai proses administrasi dan perizinan sehingga dapat menjalankan kegiatan usaha secara lebih tertib.
LSP Satpam hingga Program Organisasi Ikut Dibahas
Rakernas ABUJAPI 2026 juga memasukkan sejumlah agenda yang berkaitan langsung dengan pengembangan ekosistem jasa pengamanan.
Pada hari pertama, peserta mendapatkan paparan mengenai Yayasan Manunggal Satu Atap serta LSP Satpam ABUJAPI. Materi tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda setelah pembahasan pemutakhiran SIO melalui OSS dan BOS V2.
Kehadiran agenda terkait LSP Satpam menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia turut menjadi bagian dari pembahasan dalam forum nasional ABUJAPI.
Industri jasa pengamanan sendiri membutuhkan tenaga pengamanan yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan pekerjaan. Karena itu, penguatan lembaga dan sistem sertifikasi kompetensi menjadi salah satu elemen penting dalam membangun kualitas layanan BUJP.
Indonesian-Singapore Outlook Jadi Agenda Strategis
Rakernas dan Rapimnas ABUJAPI 2026 juga menghadirkan agenda Indonesian Outlook and Singapore Outlook pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua jam, mulai pukul 13.00 hingga 15.00 WIB, sebelum dilanjutkan dengan tutorial atau Training of Trainers (TOT) BPP ABUJAPI.
Masuknya Indonesian-Singapore Outlook dalam agenda nasional ABUJAPI memberikan ruang bagi peserta untuk melihat perkembangan industri jasa pengamanan dalam perspektif yang lebih luas.
Forum seperti ini juga dapat menjadi ruang pertukaran informasi dan gagasan terkait perkembangan industri keamanan, khususnya dalam menghadapi perubahan kebutuhan pengguna jasa dan tuntutan profesionalisme perusahaan.
Rakernas Ditutup dengan Rapimnas
Rangkaian kegiatan dijadwalkan berakhir pada Rabu malam dengan pelaksanaan Rapimnas sekaligus penutupan yang dipimpin Ketua Umum BPP ABUJAPI. Acara kemudian dilanjutkan dengan gala dinner.
Sementara pada Kamis, 13 Agustus 2026, peserta dijadwalkan sarapan dan melakukan check out dari lokasi kegiatan.
Rangkaian agenda selama tiga hari tersebut memperlihatkan bahwa Rakernas dan Rapimnas ABUJAPI bukan sekadar forum rutin organisasi. Pertemuan ini menjadi ruang konsolidasi antara BPP dan BPD untuk mengevaluasi pelaksanaan program, membahas tata kelola, memperbarui pengetahuan terkait regulasi, serta menyusun langkah penguatan organisasi ke depan.
Sinergi BUJP dan Polri Jadi Pesan Utama
Ketua Umum BPP ABUJAPI, Komjen Pol (P) Drs. H.M. Sofjan Jacoeb, M.M., dalam kapasitasnya sebagai pimpinan organisasi, menjadi pihak yang menandatangani surat undangan Rakernas dan Rapimnas 2026.
Tema yang dipilih, yakni memperkuat sinergi BUJP dan Polri untuk pengabdian kepada masyarakat, mempertegas posisi industri jasa pengamanan sebagai bagian dari ekosistem keamanan yang membutuhkan kolaborasi dan komunikasi antarpemangku kepentingan.
Bagi BUJP, profesionalisme tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjalankan layanan pengamanan, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap administrasi, tata kelola keuangan, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan membangun hubungan kerja yang harmonis dengan berbagai pihak.
Melalui Rakernas dan Rapimnas 2026, ABUJAPI mendorong agar seluruh unsur organisasi bergerak dalam arah yang sama. Evaluasi administrasi dan keuangan, harmonisasi kegiatan BPD, pembaruan sistem perizinan, pengembangan kompetensi satpam, hingga wawasan industri internasional menjadi bagian dari upaya membangun BUJP yang semakin profesional dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, forum nasional ABUJAPI di Bandung tidak hanya menjadi ajang konsolidasi internal, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat fondasi industri jasa pengamanan Indonesia menghadapi kebutuhan keamanan yang terus berkembang.[]
