JURNALSECURITY| Jakarta– TNI-Polri menggelar apel pasukan secara serentak dalam rangka pengecekan kesiapan seluruh jajaran menghadapi kampanye terbuka dan pemungutan suara pemilu 2019. Apel digelar di Taxiway Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat 22 Maret 2019.
Apel gabungan bukan hanya diikuti oleh pasukan TNI-Polri, melainkan dari sejumlah organisasi masyarakat lainnya. seperti satuan pengamanan (Satpam).
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, Pemilu yang digelar secara serentak ini merupakan suatu sejarah yang akan disorot oleh dunia Internasional.
“Pemilu serentak kalau ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia Internasional terkait apakah bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokrasi dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya,” kata Wiranto dalam sambutannya, Jakarta, Jumat (22/3).
Menurutnya, sukses atau tidaknya acara Pemilu tergantung dari seluruh pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam pesta demokrasi yang dituntut taat dan patuh pada aturan yang ada.
“Akan tetapi juga pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan. Tidak ketinggalan tentunya fungsi dan peran TNI-Polri yang berada di luar lingkup penyelenggara Pemilu,” ujar dia.
Wiranto juga meminta aparat Polri-TNI menindak tegas para pengganggu Pemilu 2019. Ancaman Pemilu yang dimaksud antara lain meningkatnya penyebaran hoaks dan politik identitas menggunakan isu SARA.
“TNI-Polri selaku institusi yang bertanggung jawab langsung terhadap pengamanan jalannya Pemilu Serentak, apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan tersebut harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan protap dan aturan hukum yang berlaku,” ujar Wiranto.
“Sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya Pemilu Serentak Tahun 2019,” sambungnya.
Mantan Panglima ABRI itu menuturkan, berita-berita hoaks yang disampaikan melalui media sosial memiliki tujuan politis yaitu dipakai sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik. Hal itu menyebabkan demokrasi menjadi tidak sehat dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Wiranto menyatakan, penyebaran berita hoaks dan menguatnya politik identitas dalam ajang Pemilu Serentak 2019 merupakan bentuk lain dari teror kepada masyarakat. “Karena mempengaruhi kondisi psikologis rakyat Indonesia, sehingga kepada para pelakunya harus diambil langkah hukum yang tegas,” tandasnya.
Dalam apel yang diikuti ratusan ribu peserta ini juga turut dihadiri oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan Nur, Ketua DKPP Harjono dan seluruh Kepala Staf Angkatan. [fr]
