JURNALSECURITY | Natuna — Bertepatan dengan hari jadi Pemerintah Kabupaten Natuna ke-22 pada tanggal 12 Oktober 2021. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna sepakat melaksanakan kerja sama.
Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya penandatanganan nota kesepahaman antara Bakamla dengan Pemkab Natuna.
Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, menandatangani Nota Kesepahaman dengan Bupati Natuna Wan Siswandi. Di mana, kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman ini dilakukan terpisah (desk to desk). Kepala Bakamla di Mabes Bakamla RI, sedangkan Bupati Natuna disaksikan oleh Sestama Bakamla Laksda TNI S. Irawan melaksanakan penandatanganan di Kantor Bupati Natuna.
Nota kesepahaman yang ditandatangani ini berisikan tentang sinergitas dalam upaya peningkatan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Kabupaten Natuna.
Pasalnya, sinergi ini merupakan bentuk keseriusan Bakamla dalam upaya mengembangkan dan membangun kekuatan melalui Sistem Peringatan Dini (SPD) dibeberapa titik strategis di wilayah Indonesia khususnya Kabupaten Natuna.
Meskipun secara De Jure Pemkab Natuna tidak memiliki kewenangan di laut, namun peran strategis Pemkab Natuna dalam mendukung penyiapan lahan serta pengakomodasian pemenuhan ruang untuk Bakamla merupakan dukungan yang sangat signifikan.
“Saya yakin, dengan adanya kerja sama dan sinergitas ini akan tercipta kolaborasi yang harmonis dalam memperkuat upaya pengamanan wilayah perairan Natuna. Selain itu, juga peningkatan kapasitas masyarakat pesisir untuk ikut berpartisipasi dalam keamanan dan keselamatan di laut”, ujar Laksda TNI S. Irawan membacakan sambutan Kepala Bakamla RI.
Lebih lanjut Laksda TNI S. Irawan menjelaskan, ruang lingkup kerja sama yang ditandatangani meliputi, pertama, penyediaan fasilitas infrastruktur berupa lahan dan atau bangunan/kantor serta fasilitas lain untuk mendukung peningkatan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Kabupaten Natuna.
Kedua, pemanfaatan teknologi dan sarana prasarana untuk mendukung kelancaran kegiatan peningkatan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Kabupaten Natuna. Ketiga, pemberdayaan masyarakat pesisir dalam rangka mendukung peningkatan pelaksanaan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Kabupaten Natuna. Keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan dan keselamatan laut. Dan Kelima, pertukaran informasi di bidang keamanan dan keselamatan laut.
Di tempat yang sama, Bupati Natuna mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian hibah barang milik daerah ini merupakan langkah yang sangat tepat guna menyelaraskan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan sesuai perundang-undangan.
“Besar harapan lahan yang kami hibahkan dapat segera dibangun dan mohon saat perekrutan pegawai Bakamla dapatnya untuk prioritaskan putra daerah natuna,” imbuh Wan Siswandi.[lian]
