JURNALSECURITY| Jakarta–Pengerahan kekuatan aparat keamanan dan pengamanan ekstra ketat pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, Ahad (20/10) di komplek parlemen, Senayan, Jakarta.
Pengerahan aparat keamanan ini sebelumnya sempat dikritik Amnesty International karena dianggap berlebihan. Menurut lembaga tersebut, pengerahan pengamanan kali berbeda dengan atmosfer pelantikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 lalu.
Juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, pengamanan jelang pelantikan ini telah dilakukan sesuai prosedur standar pengamanan. Hanya saja memang ada penebalan pengamanan di beberapa titik.
“Jadi karena ini perhelatan besar bersama seluruh wakil rakyat maka perlu pengamanan yang cukup, bukan berlebihan, sebab pengamanan juga harus merata di wilayah lain di seluruh Indonesia,” katanya.
Wawan menuturkan pengamanan ini telah dilakukan berdasarkan analisis tugas dan sasaran termasuk prakiraan keadaaan untuk meminimalisasi tingkat potensi ancaman.
Ia menambahkan, aparat memang wajib mempersempit kemungkinan ancaman kepada pejabat yang masuk golongan VVIP maupun VIP, termasuk kemungkinan terjadinya sabotase.
“Terlebih, pelantikan ini juga menjadi sorotan dunia. Sehingga pengamanan itu harus diupayakan maksimal agar kredibilitas Indonesia tetap bagus di mata internasional,” katanya. [fr]
