JURNALSECURITY.com| Jakarta–Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian menyebut bahwa dari 101 provinsi yang menyelenggarakan pesta demokrasi, ada 18 titik daerah yang masuk kategori sangat rawan. Demikian Tito menyampaikan saat menghadiri rapat bersama dengan Komisi III DPR dan membahas sejumlah isu termasuk pengamanan Pilkada Serentak 2017, Senin (5/12/2016).
“Kami kategorikan kerawanan dalam dua hal. Pertama rawan satu. Rawan tapi cenderumg potensi konflik dan gangguannya relatif rendah. Itu kita identifikasi sebanyak 89 titik. Kemudian rawan dua ada 18 itu sangat rawan. Kita sudah siapkan personel untuk pengamanan sebanyak 71.969,” papar Tito di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Selatan.
Tito menyebut, pihaknya juga sudah menyiapkan pasukan yang bersiaga dan siap diterjunkan jika kondisi mulai tidak kondusif. Secara total, ada 99 ribu lebih Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disiapkan.
Dari puluhan ribu TPS itu, Polri juga sudah mengkategorikan mana yang masuk kelompok rawan dan sangat rawan. Terhitung, ada 20 ribu lebih TPS yang masuk kategori sangat rawan. Sementara 60 ribu lebih dikategorikan rawan biasa.
“Kerawanan berdasarkan sejarah pertikaian, separatis, dan potensi konflik,” jelas dia.
Kemudian terkait alokasi anggaran pengamanan, Tito menambahkan, Polri membutuhkan dana sekitar Rp 907 miliar yang berasal dari APBD. Hanya saja, yang baru disetujui Pemda sebesar Rp 246 miliar saja.
Sisanya yakni sebanyak Rp 582 miliar, masih dalam proses pembahasan di tingkat pemda dan DPRD masing-masing. Adapun dana yang tidak disetujui Pemda sebesar Rp 79 miliar.
“Kami akan minta bantuan Mendagri agar secepatnya Pemda mencairkan,” ungkap Tito.[FR]
