JURNALSECURITY | Jepang — Perdana Menteri (PM) Jepang yang baru Fumio Kishida, meluncurkan jajaran kabinet yang didominasi oleh sekutu mantan perdana menteri Shinzo Abe dan mantan menteri keuangan Taro Aso.
Namun, salah satu penunjukan Kishida yang paling menarik perhatian adalah jabatan baru menteri keamanan ekonomi.
Untuk jabatan ini, Kishida mengangkat Takayuki Kobayashi, lulusan Harvard Kennedy School dan Universitas Tokyo berusia 46 tahun, yang telah mengerjakan kebijakan yang bertujuan melindungi teknologi sensitif dari Tiongkok di berbagai bidang seperti rantai pasokan dan keamanan siber.
The Japan Times melaporkan, pos menteri baru yang dibentuk Kishida ini untuk keamanan ekonomi dalam kontra terselubung terhadap dugaan pencurian teknologi oleh Tiongkok, ungkap sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan.
Takayuki Kobayashi, adalah mantan wakil menteri pertahanan parlemen. Menteri baru ini diharapkan untuk menyusun strategi nasional yang dirancang untuk memblokir pengurasan teknologi dari negara tersebut.
Diketahui, pada 27 September lalu, Jepang untuk pertama kalinya menuding Tiongkok, Rusia dan Korea Utara (Korut) sebagai tiga negara yang bertanggung jawab atas ancaman siber terhadap negara itu.
Pemerintahan PM Yoshihide Suga ketika itu merilis rancangan strategi keamanan siber untuk tiga tahun ke depan, Kantor Berita Kyodo melaporkan. “Situasi di dunia maya membuat risiko berkembang cepat menjadi situasi kritis dan bahwa tiga negara itu diduga terlibat dalam aksi siber yang agresif,” tulis laporan tersebut yang mengutip rancangan pemerintah.
Menurut laporan itu, rancangan itu berbunyi: “Jepang akan melakukan aksi balasan yang keras dengan memanfaatkan segala cara yang efektif dan kemampuan yang ada, termasuk respons diplomatik dan hukuman pidana.”
Jepang akan “mempercepat kerja sama” dengan tiga mitra Quad mereka, yakni AS, Australia dan India, dalam keamanan siber.[lian]
