JURNALSECURITY | Tabanan — Sejumlah petugas satuan pengamanan (satpam) yang bertugas di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan terancam menganggur. Pasalnya, untuk efisiensi anggaran.
Pemkab Tabanan akan menggantikan satpam dengan satpol PP serta memberdayakan staf di masing-masing perangkat daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan I Gede Susila membenarkan rencana itu. Mulai tahun anggaran 2022, pihaknya tidak lagi menggunakan tenaga Satpam yang selama ini dilaksanakan secara outsourcing.
“Iya. Tahun depan tidak lagi menggunakan dari outsourcing. Kami memanfaatkan tenaga-tenaga yang ada. Tenaga-tenaga yang kami miliki. Salah satunya Satpol PP,” kata Susila sebagaimana dilansir Bali Express, Minggu (12/12)
Tidak banyak alasan yang disampaikan Susila perihal penghentian penggunaan jasa keamanan dari perusahaan outsorcing itu. Dia hanya menyebutkan salah satu alasannya adalah terkait anggaran
“Dengan kondisi begini, efisiensi anggaran juga (jadi pertimbangan). Nanti kalau (anggaran) sudah memungkinkan lagi, mungkin akan memanfaatkan (tenaga keamanan) outsourcing lagi. Tentu sesuai arahan pimpinan,” sebutnya.
Susila juga memastikan bahwa pemanfaatan Satpol PP untuk menjaga keamanan kantor tidak akan mengganggu tugas utamanya dalam bidang penegakan perda.
“Selain Satpol PP kan memberdayakan tenaga-tenaga yang ada di masing-masig perangkat daerah. Dan (rencana) ini tidak akan mengurangi tugas penegakan perda,” tegas mantan Kepala Dinas Pendidikan tersebut.
Selain itu, dia memastikan, penugasan ini juga akan dilaksanakan dengan mengatur pola tugas ke dalam masing-masing timnya. “Ini kan dalam rangka Kamtibmas juga,” ujarnya.
Lalu saat ditanya mengenai nilai anggaran penggunaan jasa keamanan outsorcing selama ini, Susila mengaku tidak hafal besarannya. Demikian juga jumlah satpam yang selama ini dikerahkan untuk menjaga keamanan kantor.
“Maaf, besar anggarannya dan jumlahnya saya tidak hafal,” katanya.[lian]
