JURNAL SECURITY | KArawang–Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI ) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dengan mengambil tema “Sinergi BUJP dan Pengguna Jasa di Era Globalisasi dengan Penerapan Teknologi Digital serta Konsolidasi Harkamtibmas untuk Mendukung Polri dalam Pengamanan Pemilu Tahun 2024”
Melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa), status Satuan Pengamanan (Satpam) kini sudah menjadi profesi. Oleh karenanya, kini Satpam dituntut untuk lebih kompeten.
Ketua Umum BPP ABUJAPI, Agoes Dermawan saat diwawancarai awak media menyampaikan, bisnis jasa pengamanan kini semakin luar biasa. Hal ini menyusul terus berkembangnya industri di Indonesia yang membutuhkan jasa pengamanan.
“Di Jawa Barat sendiri sudah ada 329 BUJP. Perkembangan bisnis ini luar biasa, karena kebutuhan industri yang semakin bekembang, pengamanan sedang banyak dibutuhkan. Sehingga Satpam harus benar-benar kompeten karena statusnya yang sudah menjadi profesi,” tutur Agoes Dermawan, Selasa (12/12).
Dikatakannya,setelah berbicara kompetensi Satpam, kini ABUJAPI sedang memperjuangkan struktur skala upah untuk menjamin kesekahteraan Satpam.
“Sehingga ke depan berbicara kesejahteraan Satpam tidak mengacu lagi kepada UMP (Upah Minimum Provinsi). Tapi ke struktur skala upah,” kata Agoes, saat ditemui disela-sela kegiatan Rakerda Tahun 2023 ABUJAPI Jabar di Hotel SwissBelinn-Karawang.
Regulasi Jepang Indonesia Disiapkan
Agoes menambahkan saat ini ada kesempatan Satpam untuk bekerja di Jepang. Menurutnya, Jepang merupakan salah satu negara yang membutuhkan tenaga kerja pengamanan yang sangat besar.
Melihat peluang itu, ABUJAPI mencoba masuk ke dalamnya, bahkan, ABUJABI sudah menandatangani MoU dengan jasa pengamanan Jepang. Dimana saat ini sedang dipersiapkan regulasi di Jepang dan di Indonesia untuk mengatur kerja sama itu semua.
“Kalau sudah disetujui, kita sedang persiapan rekrutmen tenaga kerja dan pengajaran bahasa. Insha Allah, kalau tidak ada halangan apapun, 2025 sudah mulai,” tandasnya. [fr]
