Jurnalsecurity.com | Jakarta–Jakarta menempati peringkat kedua sebagai kota teraman di Asia Tenggara pada 2026 berdasarkan laporan Global Residence Index, dengan catatan skor keamanan 0,72. Berada di bawah Singapore yang mencatat skor sekitar 0,90, Jakarta masuk jajaran kota teraman dunia, mengungguli kota-kota besar lain di kawasan seperti Bangkok (±0,65), Kuala Lumpur (±0,57), dan Manila (±0,41).
Penilaian Global Residence Index mencakup berbagai aspek, mulai dari tingkat kejahatan, kecelakaan, stabilitas sosial, resiko bencana, hingga kualitas struktur sosial.
Pemerhati Kota Jakarta, Zulfikar Marikar mengatakan, kenaikan ini melanjutkan tren sejak 2025, ketika Jakarta masih berada di kelompok menengah ASEAN. Menurut Zulfikar, arah kebijakan pemerintah daerah turut memberi kontribusi dalam peningkatan ini.
Ia menyampaikan, Gubernur Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno dinilai berperan mendorong penguatan sistem keamanan kota melalui integrasi transportasi publik, digitalisasi layanan, serta pengembangan ruang publik yang inklusif.
“Perbaikan indikator keamanan pada periode tersebut menjadi fondasi bagi lonjakan peringkat pada 2026. Peningkatan mobilitas masyarakat melalui transportasi umum menjadi salah satu indikator penting. Layanan Transjakarta mencatat 413 juta penumpang sepanjang 2025, naik dari sekitar 371 juta pada tahun sebelumnya, dengan rata-rata 1,4 juta perjalanan setiap hari,” ujarnya, Senin (13/4).
Zulfikar mengatakan, tingginya jumlah pengguna transportasi publik tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan keamanan kota. Ia menilai, peralihan mobilitas dari kendaraan pribadi ke transportasi massal tidak hanya mengurangi kepadatan lalu lintas, tetapi juga menekan potensi konflik dan kecelakaan di jalan.
“Sistem koridor khusus dan halte terintegrasi pada Transjakarta menciptakan ruang publik yang lebih terkendali. Kepadatan aktivitas di halte dan koridor menghadirkan pengawasan sosial alami yang mampu menekan peluang kejahatan,” ucapnya.
Selain itu, ruang publik seperti Bundaran HI secara rutin digunakan untuk berbagai perayaan keagamaan dan budaya, mulai dari Natal, Imlek, Nyepi, hingga Ramadan dan Idulfitri yang berlangsung secara terbuka. Hal itu menandakan aspek sosial juga menjadi sorotan dalam mendukung keamanan kota.
“Penguatan interaksi sosial tersebut juga tampak dalam kegiatan budaya seperti Lebaran Betawi, serta halal bihalal terbuka bagi masyarakat di Lapangan Banteng. Aktivitas ini menciptakan ruang sosial yang inklusif dan mendukung rasa aman di tengah masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, pengendalian banjir menjadi faktor penting dalam penilaian keamanan kota. Penurunan luas genangan hingga lebih dari 30 persen di sejumlah wilayah rawan menunjukkan peningkatan kapasitas Jakarta dalam mengelola risiko non-kriminal.
“Keamanan kota tidak hanya soal kriminalitas, tetapi juga kemampuan mengendalikan risiko seperti banjir. Ini yang membuat Jakarta dinilai lebih aman secara menyeluruh,” katanya.
Zulfikar menambahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus memperkuat layanan publik melalui digitalisasi dan peningkatan respons terhadap laporan masyarakat. Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan sistem kota yang lebih terintegrasi dan responsif, sehingga mendukung keamanan baik dari sisi kriminalitas maupun risiko lain seperti banjir dan kepadatan lalu lintas.
“Kenaikan peringkat di sektor keamanan yang dirasakan oleh masyarakat Jakarta, juga harus diimbangi dengan pelayanan publik yang meningkat, sehingga target menuju jakarta Kota Global tercapai,” tandasnya.[]
