Jurnal Security | Balikpapan — Polda Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan peringatan kepada Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dasar (diksar) kualifikasi Satpam Gada Pratama tetapi tidak menjalankan pelatihan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
Peringatan tersebut disampaikan setelah ditemukan adanya BUJP yang diduga memangkas waktu pelaksanaan pendidikan Satpam secara signifikan. Salah satu temuan menunjukkan pelatihan yang seharusnya berlangsung selama 14 hari justru dipersingkat menjadi hanya tiga hari.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Polda Kaltim karena pendidikan dasar merupakan tahapan penting dalam membentuk personel Satpam yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kedisiplinan, serta etika profesi sebelum menjalankan tugas pengamanan di lapangan.
Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Kaltim Kombes Pol Arman SIK MSi mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan diksar Satpam, termasuk melalui pemantauan jarak jauh menggunakan platform digital.
“Saya melakukan pemantauan dan pengawasan aktivitas diksar itu. Salah satunya di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Ternyata, ada BUJP memangkas pelatihannya dari 14 hari hanya 3 hari. Ini tentu merugikan calon satpam sebab tidak mendapat materi pelatihan secara lengkap,” kata Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Kaltim Kombes Pol Arman SIK MSi saat membuka diksar kualifikasi Gada Pratama angkatan ke-59 di Asrama Haji Balikpapan, Rabu (2/9/2026).
Polda Kaltim Awasi Pelaksanaan Diksar Satpam
Diksar kualifikasi Gada Pratama angkatan ke-59 yang digelar PT Bina Multi Cipta Indonesia (BMCI), salah satu BUJP resmi di Kalimantan Timur, berlangsung di Asrama Haji Balikpapan.
Kegiatan tersebut dihadiri Kasubdit Bin Satpam/Polsus Ditbinmas Polda Kaltim AKBP Budi Heryawan S Sos, Direktur Utama BMCI Tri Thohiroh (Terry), instruktur dan pembina diksar dari Ditbinmas Polda Kaltim, Ketua DPC Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Kota Balikpapan Suharto SH, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dirbinmas Polda Kaltim turut memantau pelaksanaan pelatihan calon Satpam secara virtual. Pemantauan dilakukan melalui aplikasi WhatsApp (WA) dengan fitur video call (VC).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan proses pendidikan Satpam berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak sekadar memenuhi formalitas administratif.
“Tapi saya mendapat informasi dari instruktur dan pembina pelatihan, ternyata di Kutim digelar singkat sekali. Ini jelas tidak benar. Tolong, mencetak tenaga satpam (security) profesional itu jangan asal-asalan,” pinta Dirbinmas yang baru menjabat Juli 2026 lalu di Polda Kaltim seperti dilansir tintakaltim.com.
Pelatihan Gada Pratama Tidak Boleh Dipangkas
Standar Jam Pelajaran Menjadi Perhatian
Arman menegaskan bahwa pelaksanaan pendidikan Satpam memiliki ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara. Ia merujuk pada regulasi Perpol Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.
Menurutnya, aspek jumlah jam pelajaran menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan calon Satpam memperoleh pembekalan yang memadai.
“Dari waktu tersebut, kita menyederhanakan jadi 7 hari atau sepekan. Tetapi, tidak mengurangi materi pelatihan yang diberikan peserta yang mencakup 30 persen teori dan praktek 70 persen secara aplikatif. Jika hanya 3 hari, dapat ilmu apa calon satpam itu. Lalu, bagaimana harus dituntut profesional,” kata Arman tegas.
Ia menjelaskan bahwa pemangkasan jam pelajaran tidak hanya berpengaruh terhadap proses pembelajaran, tetapi juga dapat berdampak pada aspek sertifikasi dan kompetensi Satpam.
Materi praktik seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (turjawali) merupakan bagian yang perlu dikuasai peserta. Selain keterampilan teknis, calon Satpam juga perlu memahami etika profesi dan berbagai aspek lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengamanan.
Dengan demikian, pendidikan Gada Pratama tidak semestinya dipandang hanya sebagai proses untuk memperoleh sertifikat. Pelatihan harus benar-benar membentuk kompetensi yang dapat diterapkan ketika personel Satpam bertugas di lingkungan kerja.
Temukan Ketidaksesuaian Peserta Diksar di Paser
Pengawasan terhadap pelaksanaan diksar juga dilakukan Polda Kaltim di Kabupaten Paser. Pemantauan tersebut dilakukan pada Rabu (2/9/2026) pagi, sebelum Arman membuka pelatihan Gada Pratama di Asrama Haji Balikpapan.
Dalam pemantauan secara virtual tersebut, ditemukan adanya perbedaan antara jumlah peserta yang terdaftar dengan peserta yang mengikuti kegiatan.
“Saya juga melakukan video call saat diksar di Paser itu. Total peserta 63 orang, ternyata yang ikut diksar hanya 46 orang. Kemana 17 peserta lainnya,” tanya Dirbinmas Arman.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan diksar perlu dilakukan secara konsisten. Bukan hanya dari sisi jumlah jam pelajaran, tetapi juga kehadiran peserta dan pelaksanaan seluruh materi yang telah ditetapkan.
Arman memastikan pengawasan terhadap BUJP penyelenggara pendidikan Satpam akan terus dilakukan. Polda Kaltim juga membuka ruang kolaborasi dengan organisasi profesi Satpam dalam melakukan pemantauan.
APSI Dilibatkan dalam Pengawasan Pelatihan Satpam
Salah satu langkah yang didorong Polda Kaltim adalah melibatkan Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) dalam pengawasan pelaksanaan diksar yang diselenggarakan BUJP.
Keterlibatan organisasi profesi dinilai penting untuk membantu memastikan proses pendidikan berjalan secara regulatif dan menghasilkan personel Satpam yang benar-benar memiliki kompetensi.
“APSI harus dilibatkan setiap BUJP pemberi pelatihan untuk ikut mengawasi dan memantau agar diksar berjalan regulatif sesuai ketentuan perpol. Dan, temuan ini akan saya laporkan ke Korbinmas Baharkam Polri. Karena, standar pelatihan dan supervisi BUJP itu dilakukan institusi di bawah polri ini,” jelas Arman yang tak menyebut BUJP tersebut.
Kolaborasi antara kepolisian, BUJP, instruktur, dan organisasi profesi diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan Satpam. Pengawasan bersama juga dapat menjadi mekanisme untuk mencegah terjadinya praktik pemangkasan waktu pelatihan maupun ketidaksesuaian lainnya.
Kompetensi Satpam Berpengaruh pada Keamanan
Arman juga mengingatkan BUJP penyedia tenaga kerja Satpam agar tidak menggunakan personel yang mendapatkan pelatihan secara tidak optimal.
Menurutnya, kualitas pendidikan dan kompetensi Satpam memiliki hubungan langsung dengan kemampuan personel dalam menjalankan tugas pengamanan. Satpam yang tidak mendapatkan pembekalan secara memadai berpotensi menghadapi kesulitan ketika harus menangani situasi keamanan di lapangan.
“Untuk seluruh peserta pelatihan satpam, harus aktif bertanya. Dan, tidak boleh pulang atau kabur. Ikuti pelatihan secara full. Lalu, aktif bertanya itu agar instruktur tidak bingung, peserta sudah paham atau belum,” urai Dirbinmas.
Pesan tersebut juga menekankan pentingnya partisipasi peserta selama proses pendidikan. Diksar bukan hanya mengenai kehadiran, tetapi juga bagaimana peserta memahami setiap materi dan mampu menerapkannya.
Diksar Gada Pratama Angkatan ke-59 Diikuti 51 Peserta
Sementara itu, Kasubdit Bin Satpam/Polsus Ditbinmas Polda Kaltim AKBP Budi Heryawan dalam laporannya menyampaikan bahwa diksar kualifikasi Gada Pratama angkatan ke-59 diikuti 51 peserta.
Peserta berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari perorangan, instansi, perusahaan, hingga BUJP pengguna jasa Satpam di wilayah Kalimantan Timur.
“Materi yang diberikan mencakup pengantar, dasar umum dan lainnya yang metode pelatihan dengan ceramah, simulasi hingga baris-berbaris dan bela diri dengan menggunakan alins atau alongin (sarpras) Polda Kaltim dan Emberkasi Haji Balikpapan,” kata Budi.
Rangkaian materi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Gada Pratama tidak hanya berisi pembelajaran teori. Peserta juga memperoleh materi praktik yang bertujuan membangun keterampilan dasar sebagai seorang Satpam.
Mulai dari kedisiplinan melalui baris-berbaris, kemampuan bela diri, simulasi, hingga pemahaman dasar tugas pengamanan menjadi bagian dari proses pembentukan kompetensi personel.
APSI Dukung Pengawasan Diksar Satpam
Ketua DPC APSI Kota Balikpapan Suharto SH menyambut baik langkah Polda Kaltim yang melibatkan organisasi profesi dalam pengawasan pendidikan Satpam.
Menurutnya, pengawasan bersama menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan diksar berjalan sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku.
“Terimakasih Pak Dirbinmas Polda Kaltim yang telah melibatkan APSI untuk ikut memantau pelatihan. Ini pola kolaborasi agar output pelatihan berjalan maksimal dan regulatif,” kata Suharto.
Keterlibatan APSI diharapkan dapat memperkuat ekosistem profesi Satpam di Kalimantan Timur. Dengan pengawasan yang lebih ketat, BUJP diharapkan menjalankan pendidikan sesuai standar sehingga personel yang dihasilkan benar-benar siap bekerja secara profesional.
Menjaga Standar Pendidikan untuk Mencetak Satpam Profesional
Kasus pemangkasan waktu diksar menjadi pengingat bahwa pendidikan Satpam tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Setiap materi memiliki tujuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan ketika Satpam berada di lapangan.
Bagi BUJP, kepatuhan terhadap SOP dan regulasi bukan sekadar kewajiban administratif. Kualitas pendidikan akan menentukan kualitas sumber daya manusia Satpam yang nantinya dipercaya menjaga aset, lingkungan kerja, fasilitas publik, maupun keselamatan orang-orang di sekitarnya.
Karena itu, pengawasan Polda Kaltim bersama APSI dan pihak terkait menjadi langkah penting untuk menjaga standar pendidikan Gada Pratama. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memastikan setiap calon Satpam memperoleh pelatihan secara utuh, mengikuti seluruh materi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan profesinya.
