JAKARTA (JurnalSecurity)–Apel Kesiapsiagaan Pengamanan Tahap Kampanye dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 digelar di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (2/11). Apel yang diikuti empat ribuan dari gabungan unsur TNI, Polri dan Satpol PP ini dipimpin Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
“Pesta demokrasi di 101 wilayah. Kita masuk tahapan inti mulai penetapan paslon (pasangan calon) dan masuk masa kampanye yang berakhir Februari, nanti kita akan laksanakan pemungutan suara,” kata Tito dalam sambutannya.
Kapolri mengatakan, pesta demokrasi pilkada berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibnas) mengingat akan terjadi polarisasi pemecahan masyarakat.
“TNI dan Polri unsur penting dalam menjaga keamanan dan kelancaran pilkada. Polri dan TNI dua pilar utama di negara kita. Sebagai kekuatan yang memiliki persenjataan dan pasukan, maka Polri dan TNI bagian integral dalam menjaga persatuan. Doktrin utamanya sama untuk tegakkan NKRI,” tambahnya.
Tito mengatakan, Polri dan TNI dituntut menyusun langkah guna mengatasi konflik. Apalagi dalam tahap kampanye berpotensi terjadi gesekan bahkan pelanggaran hukum antara paslon dan para pendukung.
“Itu semua sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Pilkada, dan semua aturan main diatur, tentunya ikuti tata cara ini. Penyampaian pendapat di muka umum dalam undang-undang diatur. Dalam dokumen PBB disebutkan penyampaian pendapat adalah hak warga negara yang punya kebebasan berekpresi,” sambung Tito.
ArtikelLain
Kapolri menuturkan, ada batasan dalam menyampaikan pendapatan dengan menghargai hak asasi orang lain. “Hak untuk mobilitas dan aktivitas warga juga harus dihormati. Jaga ketertiban umum. Ketiga patuhi aturan moral dan etika saat orasi tidak boleh mengganggu etika dan moral,” ujarnya.
Tito menegaskan, tidak boleh mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. “Polri dan TNI punya doktrin sama bagi kita kesatuan bangsa adalah mutlak,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam arahannya meminta kepada seluruh prajurit TNI untuk mengerahkan tenaga maksimal untuk menghadapi demonstrasi yang marak jelang Pilkada Serentak 2017.
Jika situasi dianggap tak terkendali dan muncul tindakan anarkistis, maka prajurit TNI diminta tak segan menindak tegas yang dianggap mengganggu keamanan.
“Ini adalah perintah Panglima pada prajuritku, jangan kamu ragu. Apabila ada dampak berakibat pada dirimu, jangan ragu lakukan itu,” ujar Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
“Saya yakin kamu tidak akan dipenjarakan karena sebagai saksi. Karena Panglima TNI yang memberikan perintah,” sambung Panglima TNI.
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, sudah menjadi tugas TNI untuk mengamankan aksi unjuk rasa agar berjalan tertib dan aman.
Dengan demikian, massa bisa efektif dan merasa nyaman menyampaikan aspirasinya. Namun, jika tensi meningkat dan mengancam keselamatan bersama, maka perlu ada tindakan keras dari TNI maupun Polri yang tergabung dalam satuan pengamanan gabungan.
“TNI tidak akan mentolerir gerakan yang ingin memecah belah bangsa dengan politisasi dan SARA,” tutup Panglima TNI. [FR]
