JURNALSECURITY | Bali – Sejumlah sekuriti Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, datang ke Rumah Aspirasi Nyoman Parta saat Manis Kuningan pada Minggu, 21 November. Mereka menyampaikan bahwa ratusan sekuriti terancam kehilangan pekerjaan karena kontraknnya tidak dilanjutkan oleh Pihak Angkasa Pura Sufort PT APS anak perusahan dari PT Angkasa Pura 1.
Kekhawatiran ratusan sekuriti tersebut itu menyusul dengan munculnya surat edaran (SE) yang dikeluarkan PT Angkasa Pura 1. Sesuai surat edaran, pihak PT Angkasa Pura akan memutus kontrak para sekuriti yang memiliki tato dan pernah ditindik.
Menurut Wayan Suatrawan dan Agus Amik Santosa selaku koordinator dari ratusan sekuriti tersebut mengatakan bahwa mereka adalah sekuriti Avsec yang sudah bekerja di Bandara selama 13-20 tahun lamanya dan tidak pernah ada masalah. Mereka sudah bertato dan pernah bertindik saat sebelum menjadi Sekuriti Avsec, serta sudah memiliki lisensi.
“Dan tidak pernah ada masalah, mereka (sejumlah sekuriti bandara) sudah bertato dan pernah bertindik saat sebelum menjadi sekuriti Avsec dan kami memiliki Lisensi,” kata Suartawan saat mendatangi Rumah Aspirasi Nyoman Parta.
Dilaporkan tvOnenews.com, sejumlah sekuriti yang datang ke Rumah Aspirasi Nyoman Parta tersebut mewakili 136 orang sekuriti. Dan menurut informasi yang didapat, jumlah sekuriti yang terancam tidak dilanjutkan kontraknya tersebut lebih dari 300 orang.
Menyikapi adanya aspirasi masyarakat, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali I Nyoman Parta menyayangkan dengan rencana pemberhentian kontrak ratusan sekuriti bandara.
“Sebagai salah satu anggota Dewan yang bermitra tugas dengan Kementerian BUMN, tentu (rencana pemberhentian kontrak) ini sangat disayangkan,” tegas Parta, Senin (22/11/2021).
Baginya, pertama alasan bertato dan ada bekas tindik dalam situasi sekarang sudah tidak relevan karena mereka sudah ada yang bertato dan pernah bertindik pada saat awal menjadi security Avsec.
“Lagian tatonya juga tidak terlihat ketika menggunakan seragam, masak gara gara gambar burung kecil dilengan tidak dilanjutkan kontraknya,” ujarnya.
Kedua lanjut Parta, saat ini Angkasa Pura 1 Ngurah Rai mulai ada pemasukan, karena wisatawan domestik mulai beranjak bangkit.
“Artinya, tidak ada alasan melakukan pemberhentian karena persoalan keuangan atau pemasukan,” tambahnya.
Ketiga, baginya kebijakan aturan baru ini dinilai lucu dan cenderung diskriminatif.
“Persyaratan tidak bertato dan pernah ada tindik hanya untuk mereka tenaga kontrak saja. Sedang di Angkasa Pura 1 banyak juga sekuriti yang sudah jadi tenaga tetap juga memiliki tato,”ungkapnya.
Keempat, para sekuriti yang terancam tidak dilanjutkan kontraknnya sebagian besar adalah warga lokal Bali dan rata rata sudah berkeluarga dan memiliki anak.
“Saya menduga rencana ini untuk menghindari beban pembayaran BPJS dan kemudian merekrut tenaga baru yang masih muda. Saya akan menyampaikan dengan APS dan pihak Angkasa Pura 1 serta juga Kementerian BUMN untuk meninjau persyaratan itu, karena tidak adil , cendrung diskriminatif dan tidak manusiawi,” pungkas Parta.[lian]
