JURNALSECURITY.com|Beijing– China memberlakukan sebuah ketentuan keamanan dunia maya yang kontroversial pada Senin pekan lalu, untuk menangkal apa yang Beijing sebut meningkatnya ancaman seperti peretasan dan terorisme, meskipun ketentuan itu memicu kekhawatiran dari sejumlah bisnis asing dan kelompok hak asasi.
Keputusan yang diresmikan parlemen China dan dijadwalkan akan mulai diberlakukan pada Juni 2017 mendatang, merupakan sebuah “kebutuhan obyektif” China sebagai sebuah kekuatan internet yang besar, seorang pejabat parlemen mengatakan.
Sejumlah kritikus asing yang membahas ketentuan itu berpendapat bahwa hal itu mengancam akan menutup sejumlah perusahaan teknologi asing dari sejumlah sektor yang dipandang “kritikal,” dan mencantumkan kewajiban yang kontroversial untuk peninjauan keamanan dan mewajibkan data-datanya disimpan di pusat data yang ada di China.
Sejumlah advokat hak asasi juga mengatakan bahwa ketentuan itu akan meningkatkan batasan terhadap internet di China, yang telah memiliki mekanisme sensor online yang paling mutakhir di dunia, yang dikenal dengan sebutan Tembok Api Besar di luar negara itu.
Yang Heqing, seorang pejabat dari komite Kongres Rakyat Nasional, mengatakan bahwa internet telah berhubungan mendalam terhadap keamanan nasional dan perkembangan China.
“China merupakan sebuah kekuatan internet, dan sebagai salah satu negara yang menghadapi resiko keamanan internet terbesar, perlu untuk segera mengembangkan dan menyempurnakan sistem hukum keamanan jaringan,” ujarnya seperti dilansir Reuters.
Lebih dari 40 kelompok bisnis global melayangkan petisi kepada Perdana Menteri China Li Keqiang pada Agustus, yang mendesak Beijing untuk mengamandemen sejumlah bagian kontroversial dalam ketentuan itu.
Sedangkan para pejabat China telah mengatakan bahwa hal itu tidak akan mengganggu kepentingan bisnis asing.
Sejumlah kewajiban kontroversial yang masih ada dalam rancangan akhir ketentuan yang dikeluarkan oleh parlemen, termasuk kewajiban agar “operator infrastruktur informasi yang kritis” menyimpan informasi pribadi dan data bisnis penting lainnya di China, memberikan “bantuan teknis” yang tidak dijabarkan kepada lembaga keamanan, dan lolos peninjauan keamanan nasional.
Tuntutan-tuntutan itu telah memicu kekhawatiran dari dalam perusahaan yang mengkhawatirkan mereka harus menyerahkan kepemilikan intelektual atau membuka pintu belakang dalam produk-produk mereka demi dapat beroperasi di pasar China. [FR]
