JURNALSECURITY.com| Riau–Beberapa anggota DPRD Riau mengaku tidak tahu adanya kebijakan pendampingan Satuan Pengamanan (Satpam) untuk masing-masing anggota dewan. Sebagian anggota dewan menilai tidak perlu dilakukan. Karena lebih penting dan dibutuhkan adalah staf ahli.
“Kalau saya, tak perlu dikawal Satpam. Untuk apa dikawal Satpam, untuk kantor mungkin perlu, tapi kalau pribadi, saya rasa tidak perlu,” kata anggota Fraksi Demokrat DPRD Riau, Yulianti dikutip gonews.co, Kamis (9/3/2017).
Menurutnya, yang diperlukan anggota dewan bukan Satpam, tapi staf ahli yang dianggap bisa membantu kinerja. Apalagi diakuinya, masing-masing anggota dewan terdiri dari disiplin ilmu yang berbeda.
“Saya memang belum dapat informasi pasti tentang itu. Tapi kalau memang iya dilakukan, saya rasa tidak perlulah. Staf ahli perlu, apalagi saat anggota dewan pergi kunker ke daerah, maka staf ahli bisa membantu,” ungkapnya.
Hal senada juga dikatakan H. Mansyur HS, anggota DPRD Riau dari PKS. Ia menegaskan, yang dibutuhkan anggota dewan saat ini tenaga staf ahli, bukan Satpam. Jika tidak ada staf ahli, maka penambahan staf ahli komisi atau fraksi, perlu dilakukan.
“Kalau anggaran daerah tak memungkinkan untuk itu, maka cukup dengan menambah staf ahli di komisi atau fraksi,” tutupnya.
Sebagaimana diketahui, dari 136 personil Satpam yang ditugaskan di dewan, 65 diantaranya bakal ditugaskan menjadi pengaman bagi masing-masing anggota DPRD Riau yang jumlahnya 65 orang. Hal itu diakui Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau.
“Dari 136 personil pengamanan, 65 di antaranya yang melekat ke masing-masing anggota DPRD Riau. Selebihnya ada untuk gedung dewan dan rumah pimpinan dewan,” kata Kaharuddin, Sekretaris DPRD Riau.
Anggaran Satpam ini masuk ke dalam pengamanan gedung dewan yang totalnya mencapai Rp5,6 miliar dari Rp6,1 miliar dalam Pagu lelang yang dianggarkan dalam APBD Riau. PT Karya Satria Abadi (KSA) selaku perusahaan yang memenangkan lelang pengamanan tersebut. [FR]
