JURNALSECURITY.com| Mataram –Laju pembangunan NTB semakin meningkat. Seiring itu pula tantangan kondusivitas menanjak. Sementara kekuatan pengamanan cenderung stagnan.
Muncul gagasan dan upaya untuk meningkatkan tipologi Polda, yang saat ini masih tipe B ke tipe A. Laiknya sejumlah provinsi lain yang kondisi geografis dan demografisnya tak jauh berbeda dengan NTB.
Contohnya NTT dan Bali, sekawanan provinsi di semenanjung Nusa Tenggara sudah memiliki Polda tipe A. Polda NTT naik tingkat akhir 2016 lalu.
Ulama di NTB menyerukan peningkatan tipe Polda NTB. “Semuanya bersepakat mendukung kenaikan tipe Polda NTB ini segera terealisasi,” seru Ketua MUI NTB, Prof. Saiful Muslim akhir pekan lalu.
Peningkatan tipe Polda, sambung dia, akan membawa berkah dan manfaat bagi kelangsungan kondusivitas NTB. Alasannya, berbagai wacana pembangunan di NTB mulai menunjukkan progres.
Ia menyebutkan beberapa contoh, di antaranya Pelabuhan Global Hub Bandar Kayangan, KLU; KEK Mandalika, Lombok Tengah; serta kawasan potensi maritim Teluk Saleh, Sumbawa dan Dompu, serta pertambangan di Sumbawa Barat. Termasuk beberapa objek wisata seperti Senggigi, Lombok Barat, dan tiga gili di KLU.
“Tentu banyak pertimbangannya, jumlah penduduk, proyek-proyek vital. Rasanya kita punya hak yang sama dengan daerah lain. Bukti juga bahwa kita ulama bersama-sama kompak mendukung program kepolisian” ujarnyadilansir suarantb.com.
Sementara Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Firli Msi menjelaskan, situasi dan perkembangan kekinian NTB menuntut aparat kepolisian untuk lebih meningkatkan kinerjanya.
“Geopolitik NTB tidak kalah dengan provinsi lain. Secara geografis, kita punya dua pulau besar, garis pantai yang panjang, dan potensi pariwisata, pertambangan, dan kelautan yang perlu dijaga,” terangnya.
Sejumlah tantangan keamanan menurut Firli juga menuntut peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana lebih dari sekadar Polda tipe B.
“Perhatian utama kita, ancaman rekrutmen teroris, terbukanya pantai kita menjadi ancaman tersendiri dari penyelundupan narkotika, penyelundupan manusia,” jelasnya.
Upaya Polda NTB saat ini, lanjut dia, yakni dengan melengkapi persyaratan kenaikan tipe. Seperti persetujuan DPRD, naskah akademik, serta dukungan dari ulama yang merupakan salah satu representasi keinginan masyarakat.
“Ini tinggal menunggu keinginan politik saja, bagaimana menyikapi kondisi NTB yang terus berkembang. Polda kita tentu tidak bisa terus begini saja,” tandas Firli. [FR]
