JURNALSECURITY| Jakarta–Direktorat Binmas Polda Metro Jaya menertibkan seragam dan legalitas Satuan Pengaman (Satpam), Rabu (12/6). Dalam penertiban di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara polisi menemukan empat perusahaan tidak memiliki legalitas mempekerjakan satpam.
Seperti dilansir poskotanews.com, dari hasil pemeriksaan ternyata Ijin Usaha Penyedia Jasa Satpam sudah habis sejak tahun 2015. Selain itu, petugas juga menemukan anggota satpam tidak memiliki KTA atau legalitas, atribut tidak sesuai dengan perkap dan KTA yang tidak sesuai penerbitannya.
Selain itu, polisi juga menemukan perusahaan tidak terdaftar di Direktorat Binmas Polda Metro Jaya dalam hal ijin usaha jasa pengamanan. Selama ini satpam di perusahaan tersebut tidak memiliki KTA ligalitas satpam. Selain itu ditemukan atribut satpam tidak sesuai dengan perkap.
“Mereka yang melakukan pelanggaran kami lakukan penanggalan seragam dan menyita KTA Satpamnya. Karena banyak kami temukan anggota satpam tidak memiliki KTA dan atribut tidak sesuai dengan perkap,” kata Kasubdit Bin Satpam Dit Binmas Polda Metro Jaya AKBP Doni Satria Sembiring.
Penertiban legalitas satpam tersebut atas perintah Dir Binmas Polda Metro Jaya Kombes Drs.Umardani, M.Si kemudian langsung ditindak lanjuti AKBP Doni Satria Sembiring bersama Sat Binmas Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Penertiban difokuskan pada pusat perbelanjaan, pabrik, dan perkantoran.
AKBP Doni mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan bertujuan untuk menertibkan seragam dan identitas Satuan Pengamanan berdasarkan Perkap no 24 tahun 2007 tentang sistem menejemen pengamanan organiasasi perusahaan dan atau instansi atau lembaga pemerintah.
Dikatakan, satpam yang bertugas atau ditugaskan khususnya di wilayah Polda Metro Jaya harus segera melegalkan diri atau dilegalkan. Menurutnya legalitas terhadap status satpam merupakan langkah dalam rangka mereformasi Satpam itu sendiri, semua satpam harus memiliki kemampuan bukan saja pada fisiknya, namun juga harus memiliki SDM yang baik.
Untuk itu diperlukan wawasan melalui Pendidikan dan Pelatihan (diklat), dengan diklat Satpam bisa memiliki kemampuan personal dengan satuan pengamanan dibidang tehnis TPTKP atau Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara. “Bagaimana mungkin bisa dikatakan sebagai Satpam, kalau kemampuan dan legalitasnya diragukan,” pungkasnya.
Akpol 2000 ini juga mengimbau kepada perusahaan yang mempekerjakan satpam agar memberikan kesempatan diklat bagi satpam, karena satpam yang bekerja di sebuah perusahaan harus legal dengan identitas seperti KTA, PIN yang jelas. “Kami tidak segan akan melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak mengikuti prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan sesuai Perkap Kapolri,” ucapnya. [fr]
