JURNALSECURITY | Sumbar — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Buya Mahyeldi menindaklanjuti kebijakan terkait dengan penghapusan tenaga honorer tahun depan, salah satunya petugas keamanan alias satpam.
Selain satpam ada juga IT dan supir, dan Mahyeldi pun berjanji akan tetap memprioritaskan ketiga bidang pekerjaan tersebut.
“Terkait penghapusan tenaga honorer di Pemprov Sumbar, akan kami tinjau kembali. Apalagi pegawai honorer seperti satpam, dan supir harus kita prioritaskan,” Kata Mahyeldi, Kamis (23/6/2022)
Dijelaskan Mahyeldi, saat ini terdapat 12.417 tenaga honorer di Sumatera Barat yang terancam kehilangan pekerjaan, termasuk juga tenaga IT yang terancam dirumahkan, dan akan berisiko terhadap tugas dan pekerjaan pemerintahan.
“Kalau seandainya tenaga IT ini dirumahkan semuanya, tentu ini akan beresiko pada pekerjaan kita dan akan beresiko tehadap tugas-tugas kita termasuk juga dibeberapa OPD yang lain,” ungkapnya.
Sementara dilaporkan wartaekonomi.co.id, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumbar, Ahmad Zakri, telah mengusulkan sebanyak 1829 formasi P3K yang terdiri dari 1601 formasi guru dan 228 formasi non guru. Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk menampung pegawai Non-ASN agar dapat mendaftar formasi P3K.
Kemudian terkait rekrutmen Tenaga IT, Asisten I Setdaprov Sumbar, Devi Kurnia, mengatakan proses rekrutmen Tenaga IT dilakukan dengan menggunakan anggaran pengadaan barang dan jasa tentunya hal tersebut melalui beberapa mekanisme dan peluang yang ada.
“Jadi kalau untuk menampung sebanyak 12.417 tenaga honorer, sangat sedikit yang dapat ditampung, kemungkinan dengan mekanisme yang masih ada sekitar 20% tenaga honorer yang dapat ditampung,” katanya.[lian]
