Oleh: Andrey Krutskikh *
JURNALSECURITY | Jakarta — SEJAUH 25 tahun yang lalu – pada saat perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) – Rusia memperkirakan bahwa penggunaan yang aman dari teknologi ini akan menjadi bagian integral dari agenda politik internasional dari abad ke 21.
Pada tahun 1998 negara kami mengajukan resolusi kepada Majelis Umum PBB agar memperhatikan risiko penggunaan teknologi tersebut untuk tujuan yang melanggar hukum. Di atas dekade berikutnya, keprihatinan kami dibagikan oleh semua Negara tanpa kecuali, mendukung seruan untuk pencegahan konflik global di ruang informasi.
Tetapi kemudian negara-negara Barat mulai secara aktif bereksperimen dengan penggunaan TIK untuk tujuan politik dan militer, memanfaatkan keunggulan teknologi mereka di bidang ini.
Sayangnya, seiring waktu, ini telah menjadi tren. AS, mati-matian menempel untuk dominasi globalnya yang sulit dipahami, telah memulai cara untuk memaksakan kediktatoran digital neokolonial. Seperti yang dinyatakan, tujuan utamanya adalah untuk melawan aktor independen, terutama Rusia dan China.
Sanksi dikenakan terhadap negara-negara yang “tidak diinginkan”; dan upaya dilakukan untuk “merusak” kapasitas di bidang yang paling maju,– Artificial Intelligence (kecerdasan buatan), Internet berkecepatan tinggi dan komputasi kuantum.
Sumber daya online yang menyiarkan alternatif berbeda dari sudut pandang Barat diblokir. Upaya terang-terangan dilakukan untuk mencampuri urusan dalam negeri negara melalui sistem spionase global dan penyadapan data pribadi yang dibuat oleh badan intelijen AS – sebagaimana
Snowden memberi tahu dunia.
Dalam upaya untuk menutupi tindakan destruktif mereka sendiri di ruang informasi, Washington dan sekutunya mendorong isu “Russian hackers” (peretas Rusia).
Sementara itu, negara-negara NATO dengan penuh semangat membangun potensi ofensif mereka dan mempraktikkan metode peperangan dengan penggunaan TIK.
Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sejak Rusia melancarkan operasi militer khususnya, negara-negara Barat telah melancarkan kampanye besar-besaran melawan negara kami. Ukraina telah diberi peran pengujian dasar dalam skenario ini. Bukan kebetulan bahwa Kyiv terlibat dalam kegiatan NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (Pusat Keunggulan Pertahanan Siber Kooperatif NATO) – dengan kata lain, itu adalah termasuk dalam “dunia maya NATO”.
Pada saat yang sama, para pemimpin Barat tidak dapat memahami fakta bahwa apa yang disebut “IT Army of Ukraine” (Tentara TI Ukraina) diciptakan dengan bantuan mereka – sebenarnya adalah seorang konglomerat geng kriminal – akan dimulai (dan menurut informasi, sudah dimulai) untuk merampok warga negara dari “dunia beradab” di masa depan.
Jelas, bahwa Amerika Serikat dan mitra mereka yang berpikiran sama sedang berusaha membentuk kembali agenda platform negosiasi internasional khusus sejalan dengan kebijakan agresif mereka di ruang informasi. Yaitu, mereka memaksakan konsep dari penerapan ketentuan tertentu dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum humaniter internasional, dengan demikian mencoba melegitimasi militerisasi bidang TIK.
Ada niat yang jelas untuk memperkenalkan praktik tanpa dasar menghubungkan tanggung jawab atas tindakan kriminal di ruang informasi ke negara mana pun, terutama negara yang mempertahankan kedaulatan digitalnya.
Dengan kata lain, segala cara untuk sebuah ending dengan konfrontasi global yang dikejar oleh negara-negara Barat.
Kami menganjurkan konsep menciptakan sistem informasi internasional yang adil dengan keamanan berdasarkan pembangunan kepercayaan, kerja sama, pencegahan konflik dan perlombaan senjata, dan penjabaran kerangka hukum yang mengatur perilaku negara yang bertanggung jawab.
Dalam pandangan kami, sebuah perjanjian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengakhiri impunitas “wild West” di ruang informasi.
Kami secara aktif mempromosikan prakarsa terkait terutama di dalam Kelompok Kerja Terbuka Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Openended Working Group (OEWG) tentang keamanan dan penggunaan TIK.
Mitra kami, termasuk sebagian besar negara berkembang, dengan suara bulat berbagi pendekatan ini, sementara negara-negara Barat sering menyebut gagasan perjanjian universal yang mengikat secara hukum sebagai “utopis”. Mereka mengatakan hal yang sama 10 tahun lalu, ketika Rusia menganjurkan perjanjian universal melawan kejahatan dunia maya untuk menggantikan Konvensi Budapest yang cacat dan usang.
Namun seiring berjalannya waktu, akal sehat menang: sekarang Komite Ad Hoc PBB sedang mengerjakan draf teks konvensi internasional tentang memerangi penggunaan TIK untuk tujuan kriminal. Tentu jalan masih panjang, tapi yang penting banyak pekerjaan yang sudah dilakukan.
Aspek terpisah adalah memastikan akses yang adil dan aman ke Internet untuk semua negara bagian dan warganya. Meskipun sebagian besar politisi dan pengguna biasa menganggap Internet yang telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari sebagai aset global, kenyataannya tidak secerah itu.
Perusahaan IT terkemuka dengan pemerintah Barat di belakang mereka percaya bahwa mereka memiliki hak untuk memaksakan aturan mereka sendiri. Akibatnya, banyak negara menghadapi kebijakan diskriminatif, akun warganya diblokir atau bahkan akses dibatasi dari wilayah negara-negara yang “tidak diinginkan”. Pada akhirnya, tindakan seperti itu oleh Administrasi AS mengarah pada fragmentasi Internet, dan pembagiannya menjadi “teman” dan “musuh”.
Jelas, masalah ini harus diselesaikan. Suatu sistem yang dibangun dengan prinsip “penguasaan aturan” pasti akan runtuh. Demi kepentingan sebagian besar negara, Internet tetap menjadi platform yang dapat diakses dan andal untuk komunikasi, pendidikan, dan bisnis, selama keamanan segmen nasionalnya terjamin. Dalam konteks ini, penting bagi komunitas internasional untuk menentukan parameter internasionalisasi tata kelola Internet.
Dalam melakukannya, diskusi harus dilakukan dengan pijakan yang sama di dalam PBB dan platform khusus, termasuk Serikat Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Union) dan Forum Tata Kelola Internet (the Internet Governance Forum).
Perkembangan dan kemunculan teknologi canggih tidak diragukan lagi terkait dengan risiko penggunaannya untuk tujuan jahat. Namun, pada tahap saat ini, didorong oleh meningkatnya potensi konflik di seluruh dunia, umat manusia harus mencari cara untuk tidak mengubah lingkungan digital menjadi medan perang.
Jika ranah TIK, ponsel cerdas, dan komputer kita menjadi arena konfrontasi kacau antar negara, pada akhirnya tidak akan ada pemenang. Semua orang akan kalah – terutama, karena ketinggalan kesempatan untuk kerjasama dan membangun perdamaian.
** Penulis Andrey Krutskikh, Direktur Departemen Keamanan Informasi Internasional, Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia.
Note : Artikel ini dikutip secara lengkap dan utuh dari bergelora.com
